Jumat, 20 September 2024
Jumat, 20 September 2024

Lukas Enembe Ogah Biaya Perawatannya Ditanggung Negara

HOLOPIS.COM, JAKARTA – Terdakwa kasus gratifikasi, Lukas Enembe diijinkan oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta untuk dibantarkan ke RSPAD Gatot Subroto.

Majelis hakim juga turut mengabulkan permintaan Gubernur Papua nonaktif itu untuk memilih dokter Terawan Agus Putranto untuk menanganinya.

“Silakan, kemarin saudara bermohon kepada majelis untuk diperiksa oleh dokter Terawan, sehingga itu kami dalam penetapan ini, memerintah penuntut umum untuk dibantar di rumah sakit RSPAD Gatot Soebroto bertepatan dokter yang ditunjuk oleh terdakwa dan keluarga adalah dokter Terawan yang berdinas di RSPAD Gatot Soebroto,” kata hakim ketua Rianto Adam Pontoh dalam pernyataannya yang dikutip Holopis.com, Senin (26/6).

Sementara itu, kuasa hukum Lukas Enembe, Petrus Bala Pattyona, menegaskan bahwa mereka tidak mau menerima biaya perawatan yang ditanggung oleh negara.

“Pak Lukas menyatakan mengenai biaya, dia akan membiayai sendiri untuk kesehatannya Pak,” kata Petrus.

Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta merespon permintaan dari Lukas Enembe untuk menjalani proses perawatan di RSPAD Gatot Subroto.

Hakim Rianto Adam Pontoh mengatakan, kondisi Lukas Enembe memungkingkan untuk menjalani proses perawatan medis selama dua minggu lamanya.

“Permohonan dari terdakwa Lukas mengenai kesehatan saudara tersebut dihubungkan dari hasil lab RSPAD Gatot atas nama pasien Lukas cukup beralasan untuk dikabulkan,” kata hakim Rianto.

Temukan kami juga di Google News lalu klik ikon bintang untuk mengikuti. Atau kamu bisa follow WhatsaApp Holopis.com Channel untuk dapatkan update 10 berita pilihan dari redaksi kami.

Rekomendasi

berita Lainnya
Related

Dugaan Kebocoran Data, DJP Imbau Wajib Pajak Jaga Keamanan Data

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membantah adanya dugaan kebocoran data pada sistem mereka. Hal itu sebagaimana disampaikan Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Dwi Astuti.

Jokowi Salahkan Keteledoran Manusia Penyebab Kebocoran Data Terjadi Lagi

Presiden Jokowi (Joko Widodo) menanggapi terjadinya kembali fenomena kebocoran data yang kali ini adalah data NPWP Kementerian Keuangan.

DJP Bantah 6 Juta Data NPWP Bocor

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membantah adanya dugaan kebocoran 6 juta data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
Prabowo Gibran 2024 - 2029
Ruang Mula

Berita Terbaru