Jumat, 20 September 2024
Jumat, 20 September 2024

Jokowi Tak Sudi Disebut Bekingi Al Zaytun

HOLOPIS.COM, JAKARTA – Presiden Jokowi mengklaim bahwa kasus pondok pesantren Al Zaytun masih akan terus berproses.

Jokowi kemudian membantah terkait adanya informasi bahwa Ponpes tersebut justru dibekingi oleh pihak Istana, sehingga membuat kasusnya menjadi terhambat.

“Saya dong Istana. Ndak lah. Ndak, ndak, ndak,” kilah Jokowi dalam pernyataannya yang dikutip Holopis.com, Senin (26/6).

Jokowi juga kemudian tidak terima ketika pihak Istana itu disebut mengarah kepada Moeldoko yang menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan.

“Ndak ndak ndak,” imbuhnya.

Mantan Wali Kota Solo itu kemudian meminta semua pihak bersabar menunggu perkembangan kasus itu yang telah diserahkan ke anak buahnya.

“Ya sabarlah itu. pak Menko Polhukam, pak Menteri Agama, sudah saya perintahkan untuk mendalami, untuk mendalami. Nanti kalau hasilnya sudah ada, saya sampaikan,” ujarnya.

Diketahui Ponpes Al Zaytun, Jawa Barat tengah menjadi sorotan publik. Pasalnya, ponpes yang dipimpin Panji Gumilang itu kerap kali menuai kontroversi karena dianggap menyebarkan ajaran menyimpang.

Temukan kami juga di Google News lalu klik ikon bintang untuk mengikuti. Atau kamu bisa follow WhatsaApp Holopis.com Channel untuk dapatkan update 10 berita pilihan dari redaksi kami.

Rekomendasi

berita Lainnya
Related

Dugaan Kebocoran Data, DJP Imbau Wajib Pajak Jaga Keamanan Data

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membantah adanya dugaan kebocoran data pada sistem mereka. Hal itu sebagaimana disampaikan Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Dwi Astuti.

Jokowi Salahkan Keteledoran Manusia Penyebab Kebocoran Data Terjadi Lagi

Presiden Jokowi (Joko Widodo) menanggapi terjadinya kembali fenomena kebocoran data yang kali ini adalah data NPWP Kementerian Keuangan.

DJP Bantah 6 Juta Data NPWP Bocor

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membantah adanya dugaan kebocoran 6 juta data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
Prabowo Gibran 2024 - 2029
Ruang Mula

Berita Terbaru