BerandaNewsPolhukamMoeldoko Anggap Aksi Cap Jempol Darah Kader Demokrat Nggak Penting!

Moeldoko Anggap Aksi Cap Jempol Darah Kader Demokrat Nggak Penting!

HOLOPIS.COM, JAKARTA – Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko angkat bicara perihal aksi cap jempol darah yang digelar ratusan kader, relawan hingga simpatisan Partai Demokrat.

Menurutnya, aksi tersebut merupakan aksi yang tidak ada unsur esensialnya, sehingga dia pun enggan untuk menanggapi hal tersebut.

“Apa yang perlu ditanggapi, enggak perlu lah itu enggak penting itu,” kata Moeldoko dalam keterangannya yang dikutip Holopis.com, Minggu (18/6).

Sebagai informasi Sobat Holopis, bahwa aksi cap jempol darah itu merupakan dilakukan sebagai bentuk perlawanan terhadap Peninjauan Kembali (PK) Moeldoko di Mahkamah Agung (MA) terkait kepengurusan Partai Demokrat.

Penerbit Iklan Google Adsense
Cap Jempol Darah Demokrat
Aksi cap jempol darat kader dan simpatisan Partai Demokrat di Menteng, Jakarta Pusat.

Aksi tersebut berlangsung di kantor DPP Partai Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat pada Jumat (16/6) lalu.

Adapun terkait dengan aksi itu, Moeldoko menilainya sebagai hal yang berlebihan. Pasalnya, Indonesia merupakan negara konstitusional, yang segala halnya sudah diatur konstitusi.

“Kita ini kan semuanya hidup di atas konstitusi. Ini kan ada konstitusi. Enggak usah macam-macam lah,” katanya.

Lebih lanjut, mantan Panglima TNI itu lantas menyindir para peserta aksi untuk melakukan aksi tersebut setiap hari. “Biar darahnya habis,” katanya.

Temukan kami juga di Google News

Baca Juga :

BERITA LAINNYA

KPK Tetapkan 2 Tersangka Korupsi Proyek Shelter Tsunami NTB

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan dua tersangka korupsi dugaan Pembangunan Tempat Evakuasi Sementara (TES) ...

Polda Jabar Girang Putusan Praperadilan Pegi Setiawan Tak Bahas Ganti Rugi

Polda Jabar mengaku hanya bisa pasrah dengan putusan Hakim Tunggal PN Bandung atas gugatan praperadilan Pegi Setiawan.

Mahfud Md Sebut Orang yang Tak Terima Hasil Pemilu Tidak Beradab

Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyinggung adanya pihak yang masih tidak terima dengan hasil Pilpres 2024.

Dwi Rio Sambodo Minta Tinjau Ulang Penonaktifan NIK di Jakarta

DPRD DKI Jakarta meminta kaji ulang terhadap teknis penonaktifan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Sebab, pihak dewan menerima banyak aduan terkait hal tersebut.

Pengamat Imbau Penambahan Angkutan Umum Libatkan Bappenas dan Kemendagri

Djoko Setijowarno meminta kepada pemerintah dalam melakukan pembenahan angkutan umum tidak berhenti sampai tingkat Kementerian Perhubungan, sebab keterlibatan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Dalam Negeri juga diperlukan.

Bamsoet Anggap Tempo Tak Profesional Angkat Berita S2-nya

Bambang Soesatyo (Bamsoet), meminta semua jurnalis melakukan kegiatan profesinya secara profesional dan patuh pada kode etik jurnalistik (KEJ). Salah satunya terkait dengan pemberitaan dirinya yang dianggap telah terjadi pengaburan fakta oleh TEMPO Media Group.
Presiden dan Wakil Presiden Terpilih 2024 - 2029
Sudaryono

HOLOPIS FEEDS