Jumat, 20 September 2024
Jumat, 20 September 2024

Jokowi Sindir Pihak yang Ogah Lanjutkan Program Pemerintah Terdahulu

HOLOPIS.COM, JAKARTA – Presiden Jokowi ngotot bahwa sosok Presiden di tahun 2024 mendatang harus bisa melanjutkan program pemerintahan yang sedang berjalan pada saat ini.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun menganalogikan pemerintahan di Indonesia layaknya tongkat estafet yang harus diteruskan dan bukan merubahnya dari awal.

“Harus ada keberlanjutan dan kesinambungan, harus. Kalau sudah kesatu, kedua, ketiga sampe SMA mestinya keempat diteruskan sampe universitas, jangan balik SD lagi. Setuju?,” kata Jokowi dalam pembukaan acara Indonesia Emas 2045 seperti dikutip Holopis.com, Kamis (15/6).

“Kepemimpinan itu ibarat tongkat estafet, bukan meteran pom bensin. Kalau meteran pom bensin itu pak dimulai dari nol ya. apakah kita mau seperti itu? ndak kan? masa kayak meteran pom bensin,” lanjutnya dengan nada sindiran.

Jokowi melanjutkan sindiriannya yang mengatakan seperti pendidikan yang harus terus belanjut dan bukan malah mundur ke belakang.

“Mestinya kalau sudah dari TK, SD, SMP ini ya kepemimpinan berikut masuk ke SMA, universitas. Nanti kepemimpinan kedua masuk S2, S3. mestinya spt itu tidak maju mundur, poco-poco, enggak,” tegasnya.

Pembangunan pun ditegaskan oleh Jokowi, tidak bisa lagi berpatokan pada Jawasentris dan mengesampingkan pembangunan di provinsi lainnya.

“Pembangunan indonesiasentris penting. Hilirisasi industri sangat penting. Inilah nanti yang melompatkan kita kalo hilirisasi berhasil kita akan lompat,” ujarnya.

Temukan kami juga di Google News lalu klik ikon bintang untuk mengikuti. Atau kamu bisa follow WhatsaApp Holopis.com Channel untuk dapatkan update 10 berita pilihan dari redaksi kami.

Rekomendasi

berita Lainnya
Related

Dugaan Kebocoran Data, DJP Imbau Wajib Pajak Jaga Keamanan Data

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membantah adanya dugaan kebocoran data pada sistem mereka. Hal itu sebagaimana disampaikan Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Dwi Astuti.

Jokowi Salahkan Keteledoran Manusia Penyebab Kebocoran Data Terjadi Lagi

Presiden Jokowi (Joko Widodo) menanggapi terjadinya kembali fenomena kebocoran data yang kali ini adalah data NPWP Kementerian Keuangan.

DJP Bantah 6 Juta Data NPWP Bocor

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membantah adanya dugaan kebocoran 6 juta data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
Prabowo Gibran 2024 - 2029
Ruang Mula

Berita Terbaru