HOLOPIS.COM, JAKARTA – PDIP merespon pernyataan dari Ade Armando mengenai kontrak politik Ganjar Pranowo dengan Megawati mengenai penentuan menteri.
Politikus senior PDIP Hendrawan Supratikno menyatakan, hal yang lumrah ketika partai memberikan rekomendasi kepada presiden yang diusungnya di Pemilu.
Bahkan, meski presiden memiliki hak prerogatif, hal yang wajar ketika ada masukan dari partai pengusung mengenai nama-nama untuk calon pembantunya.
“Yang berhak mengangkat menteri itu presiden. Itu sebabnya disebut hak prerogatif presiden. Bahwa presiden mempertimbangkan masukan dari partai. Itu hal yang wajar dan seharusnya demikian,” kata Hendrawan dalam keterangannya yang dikutip Holopis.com, Selasa (13/6).
Sementara itu, Ganjar Pranowo pun ogah banyak berkomentar mengenai indikasi kontrak politik yang membuatnya menjadi ‘boneka’ Megawati.
“Kabinet ya ditentukan oleh Presiden, wong (hak) prerogatif kok,” klaim Ganjar.
Sebelumnya diberitakan, Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Ade Armando merasa gerah dengan kabar yang ia terima, bahwa Ganjar Pranowo telah dipasung oleh PDI Perjuangan dalam kepentingan Pilpres 2024.
Dimana kata dia, ada kontrak politik antara Ganjar dengan PDI Perjuangan, jika nantinya berhasil terpilih menjadi Presiden, maka semua susunan kabinet dan posisi-posisi strategis lainnya di Indonesia akan diatur oleh partai.
“Saya dapat kabar, Ganjar sudah meneken kontrak dengan PDIP bahwa kalau dia jadi presiden, penentuan orang-orang yang jadi menteri dan menempati posisi strategis akan ditentukan oleh PDIP,” kata Ade Armando dalam keterangannya, Senin (12/6).
