Diterangkan Iqbal, pemerintah Amerika Serikat tidak mungkin bisa memberikan dukungan kepada Partai Buruh untuk melakukan penolakan UU Cipta Kerja dan turunan omnibus law tersebut secara langsung. Namun mereka bisa memberikan kontribusi dengan mendukung kelancaran perlawanan buruh di forum-forum internasional.
“Memang, Amerika tidak bisa campur tangan secara langsung terhadap kebijakan Indonesia. Tetapi melalui putusan ILO, pemerintah Amerika akan mengamati apakah ada pelanggaran atau tidak terhadap pemenuhan hak-hak buruh sesuai standar ILO,” kata Iqbal.
Implikasinya bagi Indonesia apabila tidak menjalankan putusan ILO yaitu kebijakan perdagangan. Bisa saja produk Indonesia yang dianggap mengeksploitasi buruh akan dipersulit masuk ke Amerika. Tidak hanya Amerika, hal yang sama juga dilakukan Eropa.
Selain membawa ke Sidang Tahunan ILO, serikat buruh di seluruh dunia akan melakukan aksi di depan KBRI. Jika aksi ini dilakukan, maka image Indonesia akan jatuh di mata internasional.
“Sangat berbahaya bagi Indonesia kalau tetap menjalankan omnibus law UU Cipta Kerja,” kata Said Iqbal.
Karena, serikat buruh berjuang untuk memastikan hak buruh dan hak rakyat tidak di eksploitasi oleh pengusaha hitam.
“Wajar jika kita maju ke ILO, karena Indonesia adalah anggota ILO. Ini bukan berarti kami tidak nasionalis, tetapi untuk memastikan tidak ada pelanggaran terhadap hak buruh,” tegasnya.
“Amerika saja peduli dengan buruh Indonesia. Kenapa Indonesia tidak?,” sambungnya.
Menurut Said Iqbal, begitu direct contacts mission datang ke Indonesia, maka pihaknya akan melakukan kampanye internasional terhadap perlawanan agar UU Cipta kerja dicabut. Dalam hal ini, dukungan KSPI datang dari ITUC, IndustriALL, PSI, Pemerintah Amerika, Serikat Buruh Amerika, serta Serikat Buruh dan Pemerintah Brasil.
Tuntutan pencabutan Omnibus Law UU Cipta Kerja akan dikawal dan aksi berkelanjutan. Di Jakarta sudah dilakukan pada tanggal 5 Juni, Banten tanggal 6 Juni, Bandung tanggal 7 Juni, Semarang pada 9 Juni, dan 14 Juni akan dilakuka di Surabaya.
