Rizal Ramli Sebut Proyek IKN Banyak Mudarat Ketimbang Manfaatnya

Tokoh nasional Rizal Ramli
Tokoh nasional, Rizal Ramli. Foto: Dok. Pribadi

HOLOPIS.COM, JAKARTA – Tokoh nasional yang juga mantan Menko Kemaritiman, Rizal Ramli memberikan kritikan kepada proyek pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara (IKN Nusantara) yang tengah dirancang oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurutnya, proyek strategis nasional tersebut justru memiliki banyak mudarat ketimbang manfaatnya bagi masyarakat.

Menurut dia, selain menyerap anggaran negara yang sangat besar, proyek itu ternyata tidak menjadi solusi bagi pemerataan ekonomi di daerah-daerah, termasuk di lokasi IKN tersebut berada.

“Biaya proyek IKN itu sekitar Rp450 triliun. Kalau ingin sesuai dengan yang dirancang, mungkin bisa lebih dari dua kalinya, bisa lebih dari Rp1.000 triliun,” kata Rizal Ramli kepada Holopis.com di Jakarta, Sabtu (10/6).

Kemudian, ekonom ini juga menilai bahwa proyek IKN Nusantara yang tengah diproyeksikan berdiri di Kalimantan Timur itu hanya sebatas proyek mercusuar belaka yang tak bisa memberikan dampak yang positif bagi ketimpangan yang ada.

“Proyek ini pada dasarnya proyek mercusuar, yang manfaatnya sangat kecil sekali untuk pengurangan ketimpangan di daerah-daerah untuk mendorong kemajuan ekonomi, karena sifatnya bangunan fisik,” ujarnya.

Ironisnya, sambung bekas anggota Tim Panel Ekonomi PBB bersama tiga peraih Nobel itu, di awal proyek IKN itu dimulai, pemerintah telah melakukan pembohongan publik bahwa anggaran terbesar dari program itu diperoleh melalui investasi, bukan dari APBN. Karena, faktanya justru sebaliknya.

“Dan kita sudah dibohongi berkali-kali bahwa katanya banyak sekali investor yang sudah tertarik untuk berinvestasi. Misalnya, dibilang pemerintah bahwa dunia Arab akan berinvestasi, ternyata tidak. Kemudian Soft Bank sampai datang ke Jakarta pada tahun 2020 lalu untuk investasi di IKN sebesar US$ 100 miliar atau setara Rp 1.400 triliun, ternyata kagak ada tuh, bohong doang. Lalu, dibawah kepemimpinan PM Inggris Tony Blair kalau United Kingdom mau investasi, ternyata kagak juga tuh. Jepang bakal investasi, faktanya sama aja. Jadi, faktanya proyek ini memang gak menarik dari segi business opportunity,” ungkap Menko Ekuin era pemerintahan Abdurrahman Wahid alias Gus Dur itu.

Bahkan, lanjut Rizal Ramli, sekarang ini pemerintah tetap keukeuh mencoba menawarkan investasi IKN ke Singapura dengan segala kemudahan, walaupun masyarakat di negara yang dijuluki sebagai Kota Singa itu diyakini tak akan tertarik.

Lah orang Singapura itu sudah terbiasa hidup nyaman, terus ditawarkan pindah ke IKN yang gak jelas ini. Walaupun dikasih iming-iming HGB nya dikasih 50 tahun bisa dimiliki, bebas pajak, insentif ini dan insentif itu, faktanya sampai hari ini tidak ada yang tertarik tuh,” tutur Rizal Ramli.

“Awalnya kan dikatakan ini proyek dari APBN hanya sedikit, nanti investor yang masuk, kenyataannya sampai hari ini duit APBN semua. Tapi saya angkat topi sama Mas Jokowi, sudah tahu ini proyek kagak visible, tidak ada yang tertarik, masih aja ngeyel, memangnya investor bodoh apa? Ini jelas pemborosan APBN, tapi tetap aja kukuh. Mau dibikin di dalam dan di luar negeri sampai planet Mars sekali-pun, kalau investor melihat proyek itu gak visible, gak ada opportunitynya, ya gak akan investasi. Tapi, Mas Jokowi tetap aja ngeyel,” tukas Rizal Ramli.

Rizal Ramli-pun menyarankan Presiden Jokowi untuk melakukan evaluasi terhadap proyek IKN dan membuat kajian lebih mendalam lagi agar tak menjadi mudarat.

“Kita harus kaji terlebih dahulu, apa sih manfaatnya memindahkan Ibu Kota baru? Kalau alasannya bahwa Jakarta akan tenggelam, eh gak tahunya di situ juga terjadi banjir. Nah, pertanyaannya apa betul ada manfaatnya Ibu Kota baru? Mohon maaf, saya mengatakan bahwa memindahkan Ibu Kota baru sama saja melupakan sejarah perjuangan Republik dan kemerdekaan Indonesia yang ada di Jakarta. Kedua, menjauhkan rakyat dari pemerintahan pusat. Mana ada rakyat yang mau datang ke sana untuk mengadu masalahnya,” ujar Rizal Ramli.

Baca selanjutnya di halaman kedua.

Exit mobile version