Masih untuk Presiden Jokowi, Khozin dalam pernyataan sikap bersamanya itu pun meminta agar Presiden Jokowi bersikap netral dalam kepentingan Pilpres. Tidak memihak kepada siapapun yang berkompetisi di dalamnya.
“Mendesak presiden Jokowi untuk bersikap netral, imparsial dan adil untuk memberikan kesempatan kepada segenap putra terbaik bangsa untuk berkompetisi dalam pilpres 2024 tanpa intervensi apapun dari presiden. baik dengan dalih demi masa depan bangsa atau karena pentingnya pilpres atau dalih apapun juga,” tegasnya.
Bagi Khozin, kegiatan ikut campur Presiden Jokowi justru disinyalir sebagai agenda untuk menjaga kepentingan oligarki.
“Cawe-cawe dalam Pilpres justru mengonfirmasi ada kepentingan oligarki yang ingin diselamatkan Jokowi,” sambungnya.
Oleh sebab itu, Khozin pun mengimbau kepada masyarakat untuk selalu menjadi agent of control terhadap jalannya roda pemerintahan saat ini, khususnya memastikan Pemilu berjalan dengan jujur dan adil.
“Mengajak segenap anak bangsa baik dari kalangan advokat, tokoh, aktivis, mahasiswa, gerakan buruh tani, dan elemen rakyat lainnya untuk mengontrol jalannya pemerintah dan memastikan tidak ada unsur-unsur intervensi politik dalam bentuk apapun dalam kontestasi pilpres 2024, dan agar tidak terjadi chaos politik dan huru hara di kalangan rakyat,” serunya.
Terakhir, Khozin juga mengimbau kepada para tokoh politik untuk terus melakukan kontrol terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo agar tidak keluar dari jalur konstitusi yang ada.
“Mengimbau kepada segenap elemen partai politik, kontestan politik dan politisi untuk ikut mengritik kebijakan zalim Jokowi baik melalui wakilnya di DPR atau langsung melalui kadernya. Jangan sampai kezaliman Jokowi kepada rakyat dibiarkan, kalau dibiarkan maka partai politik akan jadi korban kezaliman rezim Jokowi,” pungkasnya.
Hadir dalam kesempatan pembacaan pernyataan sikap tersebut antara lain; mantan Komisaris Utama PT Pelindo I Refly Harun, Ketua Umum Ormas Pengacara dan Jawara Bela Umat (PEJABAT) Eka Jaya, Advokat Pelita Ummat Ahmad Khozinudin, pengamat ekonomi dari Hizbut Tahrir Muhammad Ishaq, ekonom Ichsanuddin Noorsy, advokat PA 212 Azam Khan dan Irwan Syaifullah dari Hizbut Tahrir Jawa Barat.
Kegiatan tersebut juga didukung penuh oleh Ketua Majelis Syuro DPP Partai Ummat, Amien Rais.
