HOLOPIS.COM, JAKARTA – Presiden Partai Buruh yang juga Presiden KSPI, Said Iqbal meminta agar dilakukan audit mendalam kepada BP2MI (Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia) terkait dengan alasan mengapa sampai ada 4 juta lebih buruh migran ilegal .
Di samping itu, BP2MI harus bertanggung jawab, kenapa sampai banyak yang meninggal dunia. Tercatat, pada 1 tahun saja, mayat yang pulang karena TPPO itu mencapai 1.900 orang lebih.
Khusus di NTT sampai dengan bulan Mei itu sejak Januari sampai Mei khusus di NTT saja sudah mencapai 55 orang mayat pulang karena perdagangan orang.
“Partai Buruh dan KSPI mendesak agar dibentuk tim investigasi forensik,” kata Said Iqbal dalam keterangannya yang diterima Holopis.com, Kamis (1/6).
Sementara itu, untuk pencegahan, Partai Buruh dan KSPI meminta agar dilakukan sertifikasi kepada agen penyalur buruh migran Indonesia, yang dikeluarkan oleh lembaga independen.
“Agen penyalur tersebut, kalau tidak ada sertifikasi, dilarang memberangkatkan buruh migran. Khususnya agen penyalur buruh migran Indonesia ke negara tujuan Arab Saudi, Malaysia, Taiwan, dan Hongkong,” tegasnya.
“Hal lain yang kami usulkan adalah membentuk LBH untuk melakukan advokasi buruh migran Indonesia. Baik yang legal maupun ilegal,” tambah Said Iqbal.
Diberitakan sejumlah, bahwa Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Ramdhani mengungkapkan bahwa pada 2017 World Bank merilis bahwa ada 9 juta orang Indonesia yang bekerja di luar negeri. Padahal katanya, SiskoP2MI kurang lebih hanya 4,7 juta orang.
“Jadi asumsinya ada 4,3 juta mereka orang Indonesia yang bekerja di luar negeri yang berangkat unprocedural dan diyakini oleh sindikat penempatan ilegal,” kata Benny.
