HOLOPIS.COM, JAKARTA – Guru Besar Hukum Tata Negara dan Senior Partner INTEGRITY Law Firm, Denny Indrayana memberikan sentilan keras kepada Presiden Joko Widodo yang menyatakan tetap ikut cawe-cawe dalam urusan Pilpres 2024.
“Akhirnya Presiden Jokowi terus terang mengakui, beliau cawe-cawe, tidak akan netral dalam Pilpres 2024,” kata Denny dalam keterangan persnya yang dikutip Holopis.com, Rabu (31/5).
Menurutnya, Joko Widodo sebagai Presiden sekaligus kepala negara tidak ikut bermain di dalam kontestasi pemilu, karena ia sejatinya adalah wasit dalam pertandingan.
“Presiden Jokowi seharusnya tidak berpihak. Dalam Pilpres 2024, peran beliau adalah wasit. Kompetisi harus dibiarkan berjalan adil buat semua kesebelasan,” ujarnya.
Bagi Denny, netralitas Jokowi sangat penting. Jangan sampai justru ia terkesan lebih mendukung calon-calon tertentu dan sekaligus mendiskreditkan calon lainnya.
Sebab kata dia, Presiden yang tidak netral justru melanggar konstitusi.
“Presiden yang tidak netral melanggar amanat konstitusi, untuk menjaga pemilu yang jujur dan adil,” tegasnya.
Sebelumnya, Direktur Pemberitaan MNC Group, Prabu Revolusi menyampaikan bahwa di dalam pertemuan forum pimpinan redaksi yang berlangsung di Istana Negara Jakarta, Presiden Joko Widodo mengaku bakal cawe-cawe atau ikut campur di dalam urusan menentukan arah Indonesia ke depan.
Tujuan dari cawe-cawe yang ia maksud adalah, Presiden Jokowi ingin agar pembangunan nasional yang dilakukan dirinya selama menjabat sebagai Kepala Negara bisa dilanjutkan oleh pemerintahan selanjutnya.
“Sebagai kepala negara, beliau berhak untuk dalam tanda kutip, cawe-cawe. Kenapa, karena untuk memastikan kalau program-program yang sudah berjalan saat ini itu akan bisa berlanjut,” kata Prabu dalam keterangannya di Jakarta, Senin (29/5).
Kemudian, ia juga menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo ingin agar semua program strategi nasional seperti Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur, hilirisasi hingga transisi energi bersih bisa dilanjutkan oleh Presiden di periode setelahnya. Sehingga konteks cawe-cawe ini bukan persoalan politik praktis, namun politik kebangsaan yang berkaitan dengan kepentingan bangsa dan negara.
“Jokowi pun menjawab, pentingnya cawe-cawe untuk kepentingan negara,” jelasnya.
