Jumat, 20 September 2024
Jumat, 20 September 2024

Mahfud MD : Protes Terhadap Kebijakan Pemerintah Boleh, Tapi Jangan Lumpuhkan Negara

HOLOPIS.COM, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD minta para ulama dan pengasuh Pondok Pesantren se-Madura yang tergabung dalam Basra ikut jaga moral bangsa dan ikut menjaga proses pelaksaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Hal ini ditegaskan Mahfud saat diminta menyampaikan orasi kebangsaan oleh Badan Silaturahmi Ulama Pesantren Madura (Basra), bertema “Berkhidmat Bersama dari Madura untuk Indonesia” yang berlangsung di Pamekasan, Sabtu (27/5) seperti dikutip Holopis.com.

“Mari gunakan pemilu ini untuk mencari pemimpin dan wakil rakyat kita yang bagus, tidak usah bermusuhan satu sama yang lainnya,” papar Mahfud.

Mahfud meminta, agar ulama ikut mengingatkan agar masyarakat tidak terpecah hanya masalah politik elektorat.

“Kalau anda mendukung si A dan yang satunya dukung si B, dukung saja, tidak usah bertengkar. Karena apa? Karena sama-sama mencari pemimpin yang baik,” tambah Mahfud yang juga mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini.

Mahfud juga meminta siapapun yang terpilih pada pemilu 2024, harus diterima sebagai konsekuensi dari kehidupan berkonstitusi.

“Siapapun yang menang harus diterima sebagai konsekuensi dari kehidupan berkonstitusi, karena pemilu itu mencari pemimpin bukan cari musuh,” tegas Mahfud.

Pemerintah yang sah itu, lanjut Mahfud, harus diikuti menurut syar’i. Melawan pemerintah yang sah adalah makar. Itu sebabnya menurut Mahfud, negara harus dijaga.

“Protes terhadap kebijakan pemerintah boleh, tapi jangan sampai menyebabkan lumpuhnya pemerintahan dan negara, karena kalau negara runtuh rakyat yang sengsara,” jelas Mahfud.

Mahfud yang dikenal memiliki kedekatan dengan para pengasuh pesantren di Madura ini mempersilahkan protes jika ada kebijakan yang dianggap tidak sesuai dengan tujuan bernegara.

“Setiap pemberontakan melahirkan kesengsaraan pada rakyat. Kalau ingin memprotes terhadap kebijakan pemerintah silakan, itu di bawah perlindungan saya sebagai Menko Polhukam,” pungkas Mahfud.

Temukan kami juga di Google News lalu klik ikon bintang untuk mengikuti. Atau kamu bisa follow WhatsaApp Holopis.com Channel untuk dapatkan update 10 berita pilihan dari redaksi kami.

Rekomendasi

berita Lainnya
Related

Dugaan Kebocoran Data, DJP Imbau Wajib Pajak Jaga Keamanan Data

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membantah adanya dugaan kebocoran data pada sistem mereka. Hal itu sebagaimana disampaikan Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Dwi Astuti.

Jokowi Salahkan Keteledoran Manusia Penyebab Kebocoran Data Terjadi Lagi

Presiden Jokowi (Joko Widodo) menanggapi terjadinya kembali fenomena kebocoran data yang kali ini adalah data NPWP Kementerian Keuangan.

DJP Bantah 6 Juta Data NPWP Bocor

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membantah adanya dugaan kebocoran 6 juta data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
Prabowo Gibran 2024 - 2029
Ruang Mula

Berita Terbaru