HOLOPIS.COM, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pengeledahan di sejumlah ruangan kantor Kementerian Sosial terkait salah satu kasus korupsi yang tengah diselidiki.
Plt juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ali Fikri mengatakan, kasus tersebut adalah terkait dengan bantuan sosial (bansos) beras kepada masyarakat yang dijalankan oleh Kementerian Sosial (Kemensos). Sehingga, kantor Tri Rismaharini itu harus digeledah oleh KPK.
“Bansos beras,” kata Ali singkat, Selasa (23/5) seperti dikutip Holopis.com.
Berdasarkan informasi yang diterima redaksi, tim penyidik KPK menggeledah ruang kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial. Diduga di ruangan itu ada jejak dugaan kasus korupsi penyaluran bantuan sosial beras untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2020-2021.
Dalam kasus ini, KPK pun sudah menetapkan tersangka, yakni direktur utama BUMN bidang logistik, Bhanda Ghara Reksa (BGR) Logistic, Kuncoro Wibowo. Dimana perusahaan tersebut menjadi pemegang tender dari proyek distribusi bansos sembako yang dijalankan oleh Kementerian Sosial sebanyak 1,65 juta paket.
Menanggapi pengeledahan tersebut, Menteri Sosial Tri Rismaharini mengaku malah bersyukur karena kantornya bisa digeledah oleh KPK.
“Makanya di sini teman-teman Kemensos, saya bersyukur kemarin, kejadian kemarin mungkin bagi orang lain itu aib atau apa, saya bersyukur,” kata Risma.
Dengan adanya pengeledahan, mantan Wali Kota Surabaya itu mengklaim membuat para anak buahnya jadi mengerti apa yang telah disampaikannya selama ini.
“Saya biar mudah ingatkan teman-teman Kemensos kalau tidak ada yang percaya apa yang saya inginkan, mungkin sekarang berubah pikiran ‘Oh, ternyata begitu’. Saya senang, terus terang,” imbuhnya.
