HOLOPIS.COM, JAKARTA – Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan bahwa keberlangsungan insan pers sebagai pilar demokrasi harus didukung dengan validitas produk jurnalistik.
Sebab kata Mahfud, ruang lingkup jurnalistik saat ini acap kali diganggu dengan disinformasi yang dilakukan oleh beberapa media yang tidak bertanggung jawab.
Oleh sebab itu kata Mahfud, pemerintah sedang mempersiapkan sebuah regulasi yang disebut sebagai publisher right.
“Di pemerintah sedang menyiapkan juga peraturan tentang Publisher Right. Sebentar lagi akan keluar,” kata Mahfud MD di UIN Syarif Hidayatullah pada hari Selasa (23/5) seperti dikutip Holopis.com.
Regulasi tersebut akan mengatur bagaimana karya jurnalistik dari insan pers tidak asal dicomot oleh pihak lain untuk kepentingan mereka sendiri. Sebab kata Mahfud, produk jurnalistik adalah bagian dari hak intelektual.
“Publisher Right itu hak,” ujarnya.
Selain itu, Mahfud MD juga menjelaskan bahwa Publisher Right nanti akan membantu proses demokrasi di Pemilu 2024 bisa berjalan dengan baik dan lancar. Sebab harapannya, dengan regulasi tersebut akan semakin bisa dipangkasnya ruang gerak media aba-abal pencipta hoaks dan penyesatan informasi untuk bermannufer.
“Saya ingin mengajak kita semua, mari kita jaga pemilu kita melalui literasi politik dan media yang benar, ini tugas kita,” tegasnya.
Lebih lanjut, Mahfud MD yang saat ini tengah mendapat tugas dari Presiden untuk mengisi Plt Menteri Komunikasi dan Informatika tersebut mengatakan, bahwa fenomena buzzer tengah mendominasi ruang digital di Indonesia. Bahkan jumlah buzzer dan media abal-abal jumlahnya sampai 800 kali lipat dari jumlah media mainstream yang jelas memiliki penanggung jawabnya.
“Kalau media mainstream atau media yang ada penanggungjawabnya itu ada 1.000 di Indonesia mungkin sekarang sudah tambah, pun jumlahnya tidak terlalu signifikan karena sekarang susah untuk menghidupi karena banyak yang mati,” tandasnya.
“Tapi akun-akun gelap yang menjadi tempat bermainnya buzzer sampai tahun 2022 jumlahnya 800.000. Jadi 1.000 lawan 800.000, dan mereka membuat berita seenaknya,” sambungnya.
Baca selanjutnya di halaman kedua
