HOLOPIS.COM, JAKARTA – Pengamat Militer dari ISESS (Institute for Security and Strategic Studies), Khairul Fahmi menilai wacana KSAD (Kepala Staf Angkatan Darat) Jenderal TNI Dudung Abdurachman yang ingin menambah jumlah Kodam (Komando Daerah Militer) belum diperlukan.
“Saya sepakat dengan pendapat Megawati bahwa pembentukan Kodam baru di tiap provinsi tidak diperlukan,” katanya kepada wartawan yang dikutip Holopis.com, Selasa (23/5).
Namun, ia mengatakan apa yang disampaikan Megawati Soekarnoputri belum menjelaskan basis argumen yang tepat dan relevan.
“Laskar-laskar yang dia sebut itu kan di awal berdirinya republik dan seiring penataan organisasi TNI, mereka melebur. Bahkan tokoh-tokohnya ya banyak yang di kemudian hari jadi Pangdam atau pimpinan TNI di berbagai daerah,” sambungnya.
Wacana ini menurutnya, bukan sebuah hal yang baru tapi sudah ada sejak reformasi. Tapi, hingga saat ini dinilai masih belum perlu. Apalagi saat ini, Indonesia tidak ada ancaman militer.
“Isu menyangkut pengembangan satuan teritorial TNI AD bukan gagasan baru. Sejak awal reformasi banyak dikritisi oleh kelompok masyarakat sipil. Jadi rencana itu tentu saja sepatutnya memiliki urgensi dan basis argumen yang tepat. Sayangnya kita belum melihat itu,” jelasnya.
Sebelumnya, Jenderal TNI Dudung Abdurachman mengatakan jumlah Kodam tidak sebanding dengan jumlah provinsi yang ada di Indonesia. Apalagi menurutnya, Kodam dibutuhkan untuk mengimbangi unsur jajaran pemerintahan daerah atau Forkopimda di masing-masing provinsi.
“Jadi nanti, sesuai perintah dari Menhan, dan Panglima TNI sudah setuju, nanti setiap provinsi akan ada Kodam,” katanya usai Rapim TNI AD 2023 di Mabesad, Jakarta Pusat, Jumat (10/2).
