HOLOPIS.COM, JAKARTA – Presiden Jokowi mengakui banyak sejumlah data pertanian yang tidak akurat didapatkannya selama beberapa bulan terakhir.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu kemudian menganggap, hal tersebut menjadi persoalan bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan di bidang pertanian.
“Kita tahu untuk menghasilkan sebuah kebijakan yang tepat butuh data yang akurat, sering kita kedodoran di sini. Lahan pertanian kita berapa, butuh pupuk berapa, sering data itu tidak siap dan akurat,” kata Jokowi dalam keterangannya yang dikutip Holopis.com, Senin (15/5).
Sensus pertanian tersebut menurut Jokowi, mempengaruhi sektor yang melibatkan hajat hidup masyarakat Indonesia yang masih bergantung pada pertanian.
“Sektor ini melibatkan hajat hidup orang banyak, sehingga butuh akurasi kebijakan dan akurasi kebijakan itu butuh akurasi data. Kalau sudah kita putuskan pupuk subsidi, katakanlah sembilan juta ton, itu kan dari data memutuskan itu,” terangnya.
“Tapi di lapangan banyak yang petani berteriak, ‘Pak, pupuk enggak ada.’ Mungkin suplainya kurang, mungkin distribusinya yang enggak betul. Tapi kalau datanya akurat, gampang sekali, oh ya bukan sembilan juta ton tapi 13 juta ton misalnya. Sudah, rampung, enggak ada keluhan,” sambungnya.
Jokowi kemudian menambahkan, sektor pangan saat ini sangat menjadi sorotan ketika krisis pangan masih mengintai di beberapa negara. Terlebih, ketika perang antara Rusia dan Ukraina yang masih berkelanjutan sampai saat ini.
“Oleh sebab itu, sektor ini memegang peran yang sangat penting ke depan, peran yang sangat strategis ke depan. Dan, ini juga menyediakan lapangan kerja, 40 juta orang hidup di sektor ini, ini sudah 29 persen dari total angkatan kerja, banyak sekali,” pungkasnya.
