HOLOPIS.COM, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani mengungkap adanya permainan yang dilakukan pemerintah daerah (pemda) tekait penyaluran bantuan sosial (bansos).
Sri Mulyani menyebut, permainan bansos itu dilakukan dengan memanipulasi data penerima bansos yang sejatinya merupakan hak masyarakat miskin.
Bendahara negara itu menyebut, manipulasi data masyarakat miskin tersebut erat kaitannya dengan politik, dimana pemda akan memasukkan para pendukung yang mengantarkan kemenangannya ke dalam daftar penerima bansos.
“Jadi pemda akan memilih keluarga miskin yang memberikan suara bagi mereka, tapi dia bukan benar-benar miskin,” kata Sri Mulyani dalam keterangannya yang dikutip Holopis.com, Rabu (10/5).
“Karena memberikan suara bagi saya, maka mereka terdaftar. Bahkan yang paling buruk, yang diberikan bansos adalah mereka yang menjadi tim suksesnya didaftarkan,” imbuhnya.
Sri Mulyani pun mengakui, manipulasi data tersebut merupakan konsekuensi dari sistem demokrasi bebas yang dianut Indonesia.
“Demokrasi pemilihan langsung ada konsekuensinya dan konsekuensinya dimulai dari model kebijakan ini, meskipun kita tahu ini harus diselesaikan karena terjadi akibat realitas politik dan sistemnya,” ujar wanita yang kerap disapa Ani tersebut.
Sebagai tindak lanjut dari permasalahan tersebut, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bersama Bappenas mendorong Badan Pusat Statistik (BPS) untuk segera menyelesaikan pendataan melalui program Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek).
Ani pun mengakui, bahwa hal itu bukanlah pekerjaan yang tak mudah karena proses pengumpulan data secara menyeluruh dan terpusat butuh waktu yang panjang. Namun data-data yang kompleks dibutuhkan pemerintah dalam menentukan arah kebijakan ke depan.
“Beberapa kementerian menginginkan data hanya berada di bawah mereka. Data-data ini memang berasal dari masing-masing kementerian, tapi ini sangat penting bagaimana kita mengumpulkan data dari lebih banyak populasi dengan didasarkan pada konsumsi di Indonesia,” tukasnya.
