HOLOPIS.COM, JAKARTA – Direktur eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah Putra memberikan sindiran keras kepada Presiden Joko Widodo yang serta merta mengambil alih perbaikan jalanan di Provinsi Lampung.
Menurutnya, langkah Kepala Negara tersebut bisa menjadi preseden buruk bagi tata kelola organisasi pemerintahan di erah Kabinet Indonesia Maju.
“Keputusan ambil alih pembangunan jalan pemerintah daerah di Lampung menunjukkan buruknya tata kelola pemerintahan, baik Gubernur, Menkeu, hingga Presiden potensial merusak tata kelola,” kata Dedi kepada Holopis.com, Minggu (7/5).
Langkah Presiden yang mengambil alih proyek perbaikan jalanan yang bukan menjadi kewenangan pemerintah pusat pun bisa berpotensi merubah kebijakan yang berpotensi terjadi tindak pidana korupsi. Sebab, pemerintahan daerah khususnya Provinsi Lampung sudah memiliki alokasi dana sendiri untuk melakukan perbaikan jalan rusak itu.
“Selain akan berdampak pada perubahan kebijakan pusat, ini juga potensial menjadi ajang rasuah karena tidak tertib tata kelola. Presiden seolah menjadi pahlawan, padahal justru Presiden merusak pola pembangunan yang merata,” ujarnya.
Lebih lanjut, pengamat politik yang juga akademisi di Universitas Telkom tersebut mengingatkan, cara Presiden Jokowi mengentaskan masalah pembangunan infrastruktur di Lampung tersebut bisa menjadi preseden tidak baik. Ia akan memicu kecemburuan sosial di masing-masing daerah, apalagi memang infrastruktur di sana mengalami kendala seperti di Lampung.
Jika semua daerah meminta diperlakukan sama seperti di Provinsi Lampung, tentu akan sangat membebani keuangan negara melalui postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Tentu akan memicu kecemburuan sosial, terlebih Gubernur Lampung adalah kader mitra koalisi pemerintah, inilah yang dikhawatirkan dari Presiden yang tidak menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik,” tuturnya.
Dedi khawatir, langkah kebijakan yang diambil Presiden Joko Widodo berasal dari konsultan pemerintahan yang salah.
“Semakin mengkhawatirkan jika pejabat di lingkaran Presiden tidak berani memberi masukan pada Presiden,” sambungnya.
Terkait persoalan jalanan rusak di Lampung, Dedi menyarankan agar Presiden Joko Widodo mengambil opsi kontrol terhadap pemerintahan yang saat ini dikendalikan oleh kader Golkar dan PKB tersebut, yakni Arinal Djunaidi dan Chusnunia Chalim itu.
