HOLOPIS.COM, JAKARTA – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mempersilahkan badan penyalur bahan bakar minyak (BBM) di daerah untuk membatasi penjualan BBM jenis Pertalite kepada masyarakat.
Kepala BPH Migas, Erika Retnowati, mengatakan bahwa restu tersebut diberikan pihaknya karena memang alokasi kuota jenis BBM bersubsidi tersebut relatif terbatas di sejumlah daerah.
“Jadi kami minta kepada daerah untuk mengamankan kuota tersebut, jadi kami persilahkan bagaimana mereka mengatur supaya kuotanya cukup,” kata Erika dalam konferensi pers yang dikutip Holopis.com, Rabu (3/5).
Dia berharap dengan adanya pembatasan penjualan BBM beroktan 90 itu di daerah-daerah, dapat menjaga ketersediaan pasokan BBM Pertalite hingga akhir tahun ini.
Lebih lanjut, Erika mengakui adanya pembatasan pembelian Pertalite di sejumlah daerah di Jawa Tengah. Dia pun mengatakan, bahwa pembatasan tersebut telah mengantongi izin dari pihaknya guna memastikan ketersediaan pasokan BBM, khususnya Pertalite.
“Boleh saja mereka mengatur seperti tadi ada daerah yang hanya boleh beli Rp150.000, daerah lain Rp400.000. Kami tidak larang sepanjang itu lebih ketat. Jadi tidak boleh longgar dari yang dikeluarkan BPH,” ujarnya.
Kendati demikian, dia menegaskan bahwa pemerintah secara resmi belum memberlakukan kebijakan pembatasan pembelian BBM bersubsidi. “Jadi sebetulnya dari BPH Migas kan belum mengeluarkan aturan mengenai pembatasan pembelian volume untuk Pertalite,” tegasnya.
Adapun untuk realisasi penyaluran Pertalite hingga April 2023 berdasarkan data BPH Migas tercatat sebesar 9,26 juta kiloliter (KL). Jumlah tersebut telah mencapai 28,44 persen dari total alokasi kuota yang disiapkan tahun ini, yakni sebesar 32,56 juta KL.
