HOLOPIS.COM, JAKARTA – Deputi Bidang Perempuan Partai Buruh, Jumisih menyampaikan pandangannya tentang sikap pemerintah pusat terkait dengan isu perburuhan. Ia menyebut bahwa pemerintah saat ini terkesan anti terhadap kesejahteraan kaum buruh Indonesia.
“Masalah besarnya, pemerintah justru membuat kebijakan yang tidak membuat buruh sejahtera dan buruh jadi korban dari regulasi. Seperti UU Cipta Kerja,” kata Jumisih dalam sambutannya di May Day Fiesta 2023 di Istora Senayan, Jakarta Pusat seperti dikutip Holopis.com, Senin (1/5).
Oleh karena itu, ia berharap besar di Pemilu 2024 mendatang, Partai Buruh bisa ikut menjadi anggota DPR RI agar bisa memperjuangkan kepentingan kaum buruh secara total.
“Bagaimana kelas pekerja membangun kekuatan untuk merebut kekuasaan dari elit oligarki dengan alat kekuatan kita, yakni Partai Buruh,” ujarnya.
Kepada ribuan anggotanya, Jumisih menegaskan bahwa partai buruh tidak akan mendukung Calon Presiden yang diusung oleh Partai Politik yang meloloskan UU Cipta Kerja.
“Hati-hati dengan tahun politik, akan banyak capres dan cawapres yang minta suara dari partai buruh. Dan kita sepakat tidak akan memberikan suara, bagi capres yang diusulkan partai politik yang menggolkan UU Cipta Kerja,” tegasnya.
