HOLOPIS.COM, JAKARTA – Menjelang perayaan May Day 2023, pengurus Partai Buruh di sejumlah daerah menerima pesan khusus dari Bawaslu agar tidak membawa atribut partai dan menyuarakan isu perburuhan yang menjadi program Partai Buruh.
“Pesan berbau ancaman ini memberi indikasi bahwa Bawaslu daerah memiliki tendensi politik. Sebagian dari mereka tampaknya sedang bermain politik dengan topeng sebagai pengawas,” kata Ketua Tim Khusus Pemenangan Partai Buruh, Said Salahudin dalam keterangannya yang dikutip Holopis.com, Sabtu (30/4).
Said Salahudin merasa heran dengan sikap Bawaslu sebagai bagian dari penyelenggara mengeluarkan kebijakan yang diskriminatif.
“Bagaimana mungkin pengawas Pemilu membuat sebuah kebijakan yang hanya dikhususkan kepada salah satu parpol peserta Pemilu? Ini jelas sangat membahayakan buat demokrasi,” lanjutnya.
Pembatasan aksi Mayday oleh Bawaslu daerah itu ditentang Partai Buruh. Karena, tidak mungkin Partai Buruh diminta untuk tidak merayakan Hari Buruh Internasional dan dilarang menyuarakan kepentingan buruh, sedangkan jati diri dan alasan partai ini didirikan adalah untuk membela kepentingan kelas pekerja.
Said Salahudin menilai, Bawaslu sepertinya belum memahami kultur buruh. Mereka tidak paham bahwa buruh dan Partai Buruh adalah dua entitas yang menyatu dan tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain.
Dikatakan Said juga, bahwa Partai Buruh adalah penyelenggara acara Mayday. Bagaimana ceritanya penyelenggara sebuah kegiatan dilarang memasang atribut organisasinya, dan dibatasi untuk tidak menyampaikan aspirasi buruh di perayaan hari buruh.
“Kalau alasannya dianggap sebagai kampanye di luar jadwal, ini tidak betul. May day adalah perayaan internal kaum buruh. Bukan kegiatan kampanye yang ditujukan untuk masyarakat umum,” tandasnya.
Seandainya pun pada aksi may day terpasang spanduk, poster, atribut, atau orasi yang menyuarakan kepentingan kaum pekerja, hal itu sulit dihindari sebab aspirasi buruh sama dengan program Partai Buruh.
Oleh sebab itu, ketidakmengertian pengawas Pemilu tentang kultur kelas pekerja ini tidak boleh berujung pada kekeliruan menjalankan fungsi pengawasan yang pada gilirannya dapat menyebabkan kesalahan dalam menerapkan aturan Pemilu.
“Sebagai orang yang memahami aturan Pemilu, dapat saya pastikan acara May Day yang diikuti bahkan diselenggarakan oleh Partai Buruh pada tanggal 1 Mei 2023 tidak ada hubungannya dengan kegiatan kampanye,” ujar Said.
“Puluhan tahun saya berkiprah di bidang pemantauan dan pengawasan Pemilu. Saya pernah terlibat dalam penyusunan puluhan Peraturan Bawaslu RI, menjadi trainer pengawas pemilu dari seluruh Indonesia, bahkan sejak lembaga itu baru dibentuk,” tegasnya.
