BerandaNewsPolhukamKomisi I DPR : Pemerintah Harus Segera Buat Kebijakan Tegas Redam Gangguan...

Komisi I DPR : Pemerintah Harus Segera Buat Kebijakan Tegas Redam Gangguan Keamanan di Papua

HOLOPIS.COM, JAKARTA – Pemerintah diminta segera membuat kebijakan di sektor keamanan secara tegas dalam rangka untuk meredam teror yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua.

“Perlu kebijakan jelas dari Pemerintah Pusat, karena faktanya eskalasi gangguan keamanan di Papua tidak bisa lagi diselesaikan dengan cara-cara biasa,” tutur Anggota Komisi I DPR RI, Christina Aryani dalam keterangannya seperti dikutip Holopis.com, Senin (17/4).

“Pertanyaannya, apakah kebijakan itu sudah dirumuskan pemerintah? Atau mungkin ada tapi bersifat parsial dalam skala kecil, untuk merespons kasus demi kasus saja?” tukasnya.

Dalam kesempatan itu, Christina juga menyampaikan belasungkawa terhadap keluarga korban prajurit TNI yang gugur ketika menjalankan tugas.

Penerbit Iklan Google Adsense

“Duka cita mendalam untuk keluarga besar TNI dan keluarga prajurit TNI, Pratu Miftahul Arifin, yang gugur,” imbuh Christina.

Christina berharap prajurit lainnya dapat ditemukan dalam kondisi selamat.

“Informasi yang ada sejauh ini masih simpang siur, tapi kami percaya situasi ini bisa diatasi dengan baik,”tandas Christina.

Temukan kami juga di Google News

Baca Juga :

BERITA LAINNYA

Aparat Tembak Mati Teroris Papua

Aparat gabungan TNI Polri melakukan penyerbuan markas teroris Papua di Topo, Nabire.

Mahfud MD Sarankan Semua Komisioner KPU Mundur

Mantan Menko Polhukam, Mahfud MD menyarankan agar semua komisioner KPU RI saat ini agar mengundurkan diri pasca kasus Hasyim Asy'ari. Sebab, moralitas pimpinan KPU saat ini sudah rusak di mata publik, bahkan terkait dengan penyelenggaraan Pilkada 2024.

Yudi Purnomo Desak KPK Penuhi Tantangan Megawati

Eks penyidik KPK Yudi Purnomo ikut menanggapi tantangan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk bertemu AKBP Rossa.

PB SEMMI Apresiasi Polri Berhasil Bongkar Laboratorium Narkoba di Malang

Donny mengatakan bahwa masyarakat Indonesia akan selalu mendukung langkah Polri dalam melakukan penegakkan hukum terutama terhadap kejahatan peredaran dan penyalahgunaan narkoba karena sudah sangat meresahkan di Indonesia.

Mahfud MD Harap Rektor Transparan soal Pemberhentian Dekan FK Unair

Pakar Hukum Tata Negara, Prof Mahfud MD memberikan respons atas diberhentikannya Dekan Fakultas Kedokteran Unair Prof. Budi Santoso oleh Rektor Unair Rektor Unair Prof. Nasih.

Pemerintah Beri Perhatian Khusus soal Kasus Kekerasan di Pesantren

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menyayangkan dan mengutuk keras terjadinya kasus kekerasan di lingkup pondok pesantren hingga menyebabkan hilangnya nyawa santriwati di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB). 
Presiden dan Wakil Presiden Terpilih 2024 - 2029
Sudaryono

HOLOPIS FEEDS