HOLOPIS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Melchias Marcus Mekeng menilai bahwa persoalan utama mengapa para mafia pajak ini masih saja muncul dan berterabaran, karena ruang mereka beroperasi masih sangat terbuka lebar.
Sebab kata dia, salah satu celah yang paling klasik adalah masih adanya pertemuan antara wajib pajak dengan pegawai pajak alias fiskus. Kondisi ini kata dia, adalah celah paling besar peluang terjadinya pelanggaran perpajakan khususnya di Indonesia.
“Kita masih menggunakan metode man to man, orang ketemu orang, ini penyakitnya. Kalau fiskus ketemu dengan wajib pajak, pasti akan terjadi negosiasi, apalagi wajib pajaknya tahu kalau dia punya kesalahan, ketemu fiskus yang mentalnya babak belur, ya terjadi transaksi, itu tidak bisa dihindari dan bisa terjadi kapan saja,” kata Mekeng seperti dikutip Holopis.com dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Keuangan di Senayan, Jakarta Pusat, Senin (27/3).
Ia menegaskan bahwa harus ada pembenahan yang lebih serius. Sebab, ketika sistem seperti ini masih terjadi dan ada penindakan terhadap mereka, maka kondisi tersebut akan berlanjut lagi di kemudian hari.
“Besok kita selesai, besoknya minggu depan ada lagi, karena Ibu (Menkeu) membawahi 44 ribu pegawai pajak itu,” ujarnya.
Untuk itu, ia pun mendorong agar Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati untuk membangun sebuah sistem khusus yang berpotensi memangkas ruang gerak para mafia pajak di lingkungan kantornya, yakni digitalisasi.
“Hanya sistem yang bisa menghentikan ini semua. Sistemnya apa, ya digitalisasi. Masa orang sehebat-hebat di Departemen Keuangan di Dirjen Pajak nggak bisa membuat sistem yang kayak gini. Ini masalah mau atau tidak aja,” tuturnya.
Mekeng meminta agar Sri Mulyani Indrawati memperhatikan betul sarannya ini, sehingga ketika tidak menjadi menteri lagi, Sri Mulyani bisa meninggalkan legacy yang baik untuk penerusnya nanti.
“Nanti kalau udah nggak jadi Menteri Ibu, kalau sistemnya masih begini pasti muncul lagi. Gayus begitu meledak, sekarang RAT, dan masih banyak menurut hemat saya yang model-model RAT,” tandasnya.
Saran ini dianggapnya penting agar wajah Kementerian Keuangan khususnya di Dirjen Pajak maupun Dirjen Bea Cukai tidak tercoreng lagi dengan ulah para oknum pegawainya yang tidak memiliki moralitas di dalam menjalankna tugasnya. Sebab, ia kasihan dengan para pegawai Pajak dan lain-lain yang masih memiliki integritas yang baik harus terdampak negatif akibat ulah teman-teman seprofesinya.
“Pegawai pajak yang baik dan bener-bener (bekerja) itu banyak. Tapi mereka akibatnya perbuatan RAT muka mereka tercoreng semua termasuk muka ibu Menteri tercoreng mukanya,” ucapnya.
