HOLOPIS.COM, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD nampaknya mulai geram dengan tingkah Anggota DPR selama ini. Dia menegaskan, bahwa kedudukan pemerintah bukan sebagai bawahan DPR.
Pernyataan itu disampaikan Mahfud sebagai respon atas pernyataan keras anggota DPR RI terkait transaksi mencurigakan alias janggal senilai Rp349 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Dia pun mengaku siap untuk menjelaskan perihal transaksi janggal tersebut dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi III DPR pada Rabu (29/3) pekan depan.
Menurut Mahfud, raker tersebut tak hanya menjadi kesempatan bagi dirinya dalam menjelaskan transaksi yang menjadi sorotan publik. Tetapi juga untuk beradu logika, sekaligus menguji kesetaraan antara pemerintah dengan DPR.
“Nanti kan hari Rabu (pekan depan), saya diundang ke sana (gedung DPR). Uji logika dan uji kesetaraan juga, jangan dibilang pemerintah itu bawahan DPR. Bukan,” ujar Mahfud dalam keterangannya yang dikutip Holopis.com, Sabtu (25/3).
Bahkan, Mahfud meminta anggota DPR berbicara lantang ketika raker bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), sehingga penjelasan mengenai transaksi janggal yang diduga hasil tindak pidana pencucian uang (TPPU) tersebut menjadi berimbang.
“Pokoknya Rabu saya datang, kemarin yang ngomong-ngomong agak keras itu supaya datang juga. Biar imbang,” pungkas Mahfud.
Diberitakan Holopis.com sebelumnya, Komisi III DPR sempat menjadwalkan raker membahas transaksi janggal Kemenkeu bersama Mahfud pada Senin (20/3) lalu.
Namun agenda raker tersebut batal digelar lantaran surat undangan untuk Mahfud belum ditandatangani pimpinan Komisi III.
Oleh karena itu, Komisi III DPR kembali menjadwalkan rapat kerja bersama Mahfud MD untuk membahas transaksi tersebut pada Rabu (29/3) pekan.
