HOLOPIS.COM, SUMBAWA – Tokoh nasional, Rizal Ramli membakar semangat Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) melalui orasi politik dalam acara Musyawarah Nasional BEM SI yang dihadiri Ketua BEM dari 85 Kampus dan 200-an peserta dari Seluruh Indonesia di Sumbawa, Rabu (15/3).
Munas BEM-SI kali ini suasananya berbeda dengan acara sebelumnya. Kali ini Munas diadakan dalam situasi darurat: Darurat Demokrasi, Darurat Hukum dan Korupsi yang semakin masif.
Selain itu juga terjadi Darurat Politik yang semakin kacau balau dan semakin tidak terkait dengan agenda kesejahteraan rakyat, semakin jauh dari cita-cita Proklamasi dan semakin tidak sejalan dengan Pancasila.
“Hari ini kita menyaksikan seluruh sistim kenegaraan kita mengalami dekadensi moral, ethika, martabat dan prilaku. Contohnya, Mega Skandal Rp 300 Trilliun di Kementrian Keuangan sangat tidak bermoral dan sangat memalukan. Lembaga akademik yang merupakan benteng moral dan etika hari ini runtuh karena kasus-kasus skandal korupsi melibatkan Rektor Universitas Lampung dan Universitas Udayana,” ujar tokoh pergerakan mahasiswa di era 70-an.
Menurut bekas Anggota Tim Panel Ekonomi PBB bersama tiga peraih Nobel itu, lembaga-lembaga demokrasi, seperti DPR/MPR sudah lumpuh, tidak lagi berperan mewakili kepentingan rakyat dan bangsa.
“Bayangkan persoalan mega skandal Rp 300 Triliun DPR/MPR diam, membisu. Rakyat dan mahasiswa hari ini yang harus mempejuangkan suara kebenaran,” tutur Rizal Ramli.
Namun, diakui Rizal Ramli, peranan legislatif di era pemerintahan sebelum Jokowi cukup terlihat. Misalnya, dalam konteks membongkar skandal Century yang melibatkan Sri Mulyani Indrawati, DPR kala itu langsung membentuk Pansus.
“Ketika terjadi skandal Century yang melibatkan menteri Keuangan Sri Mulyani, DPR pada tahun 2009 cepat membentuk Pansus DPR untuk mengusut skandal yang merugikan negara Rp 6,7 Triliun,” tutur Rizal Ramli.
Namun, DPR pada periode sekarang ini, menurut Rizal Ramli, peranannya tak terlihat dan kualitasnya sangat buruk.
“Hari ini DPR diam seribu bahasa, tidak berani mengambil langkah interpelasi, tidak berani membentuk Pansus untuk mengusut tindakan korupsi dan money laundrying yang sangat merugikan rakyat,” sesal Rizal Ramli.
