Sederet Pejabat Kemenkeu yang Nyambi Jadi Komisaris BUMN, Ada Wamenkeu

HOLOPIS.COM, JAKARTA – Setidaknya sebanyak 39 pejabat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dikabarkan merangkap jabatan sebagai komisaris di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan anak usahanya. Kabar tersebut sebagaimana disampaikan oleh Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas Fitra).

Tim Advokasi dan Kampanye Seknas Fitra, Gulfino Guevarrato atau yang akrab disapa Fino mengatakan, puluhan pejabat berpangkat eselon I dan II itu memiliki jabatan yang cukup mentereng, mulai dari Wakil Menteri hingga Kepala Biro di institusi Keuangan negara tersebut.

“Setidaknya 39 pegawai Kemenkeu dari eselon I dan II yang merangkap jabatan, mayoritas menjadi Komisaris di BUMN dan anak perusahaan BUMN,” kata Fino dalam keterangan tertulisnya yang dikutip Holopis.com, Senin (6/3).

Berikut daftar pejabat Kemenkeu yang meragkap jabatan sebagai komisaris di perusahaan pelat merah tersebut yang dirangkum Fitra :

1. Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara sebagai Wakil Komisaris Utama PT PLN (Persero);
2. Sekretaris Jenderal, Heru Pambudi sebagai Komisaris PT Pertamina (Persero);
3. Direktur Jenderal Anggaran, Isa Rachmatarwata sebagai Komisaris PT Telkom;
4. Direktur Jenderal Pajak, Suryo Utomo sebagai Komisaris PT SMI;
5. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Askolani sebagai Komisaris BNI;
6. Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Rionald Silaban sebagai Komisaris Bank Mandiri;
7. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Astera Primanto Bhakti sebagai Komisaris PT Semen Indonesia Group;
8. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Luky Alfirman sebagai Komisioner Lembaga Simpan Pinjam (Bukan BUMN);
9. Inspektur Jenderal Kemenkeu, Awan Nurmawan Nuh sebagai Komisaris PT Penjamin dan Infrastruktur;
10. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Febrio Nathan Kacaribu sebagai Komisaris PT Pupuk Indonesia;
11. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Andin Hadiyanto sebagai Komisaris BTN;
12. Staff Ahli Organisasi, Reformasi Birokrasi dan Teknologi Informasi, Sudarto sebagai Komisaris Pegadaian;
13. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Suminto sebagai Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi Indonesia Exim Bank;
14. Staf Ahli Bidang Pengawasan Pajak, Nufransa Wira Sakti sebagai Komisaris Utama di PT Sarana Multigriya Finansial;
15. Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak, Yon Arsal sebagai Komisaris PT Indonesia Infrastructure Finance;
16. Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara Made Arya Wijaya sebagai Komisaris PT Biofarma;
17. Staf Ahli Bidang Hukum dan Hubungan Kelembagaan, Rina Widiyani Wahyuningdyah sebagai Komisaris PT Sarana Multigriya Finansial/SMF;
18. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, R. Wiwin Istanti sebagai Komisaris PTPN 7;
19. Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan, Ari Wahyuni sebagai Komisaris Jamkrindo;
20. Kepala Biro Hukum, Arief Wibisono sebagai Wakil Presiden Komisaris PT PON (Petra Oxo Nusantara);
21. Kepala Biro Advokasi, Tio Serepina Siahaan sebagai Komisaris Utama PT Geodipa Energi;
22. Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Rukijo sebagai Komisaris PT Mass Rapid Transit Jakarta (PT MRT Jakarta);
23. Kepala Biro Umum, Sugeng Wardoyo sebagai Komisaris PT Pelayaran Bahtera Adhiguna;
24. Kepala Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan, Hidayat Amir sebagai Komisaris PT Angkasa Pura I;
25. Tenaga Pengkaji Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara, Agung Kuswandono sebagai Komisaris PT Biro Klasifikasi Indonesia;
26. Direktur Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Rofyanto Kurniawan sebagai Komisaris PT ASABRI;
27. Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman, Chalimah Pujiastuti sebagai Komisaris PT POS;
28. Sekretaris DJKN, Dedy Syarif Usman sebagai Komisaris PT Waskita Karya TBK;
29. Direktur Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN), Encep Sudarwan sebagai Komisaris Askrindo;
30. Direktur Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, Dwi Pudjiastuti Handayani sebagai Komisaris Indonesia Re
31. Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak Kementerian/Lembaga, Wawan Sunarjo sebagai Komisaris PT Surveyor Indonesia;
32. Direktur Sistem Penganggaran, Lisbon Sirait sebagai Anggota Dewan Pengawas LLP-KUKM;
33. Inspektur V, Sudarso sebagai Komisaris PT Barata Indonesia;
34. Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan, Meirizal Nur sebagai Komisaris Indosat;
35. Direktur Lelang, Joko Prihanto sebagai Komisaris PT Karabha Digdaya (bukan BUMN);
36. Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Mariatul Aini sebagai Komisaris PT Penjamin dan Infrastruktur;
37. Direktur Kapasitas Pelaksana Transfer, Bhimantara Widyajala sebagai Komisaris PT Indonesia Infrastructure Finance;
38. Direktur Pengelolaan Risiko Keuangan Negara, Heri Setiawan sebagai Komisaris PT Geo Dipa Energi;
39. Kepala Pusat Kebijakan Sektor Keuangan (PKSK), Adi Budiarso sebagai Komisaris PT SUCOFINDO;