HOLOPIS.COM, JAKARTA – Presiden Jokowi memerintahkan keseriusan para jajaran terkait baik itu Bappeda hingga Dinas terkait dalam melakukan penanganan pasca bencana.
Dengan kebiasaan menghadapi bencana yang sudah semakin sering terjadi, seharusnya pemerintah di daerah sudah bisa semakin memperhatikan tata ruang dan konstruksi demi meminimalisir kerusakan.
“Ini dinas-dinas utamanya Dinas PU Daerah, Bappeda, harus begitu menyiapkan. Jangan sampai terjadi, karena ini selalu berulang. Misalnya di Palu, ada satu desa atau satu kecamatan yang setiap 20 tahun, setiap 50 tahun selalu berulang gempa ada di situ,” kata Jokowi dalam pembukaan Rakornas Penanggulangan Bencana seperti dikutip Holopis.com, Kamis (2/3).
Yang lebih disayangkan lagi menurut Jokowi, masih banyak pemerintah daerah yang tutup mata dan membiarkan wilayah yang pernah terdampak gempa untuk kembali dibangun pemukiman terlebih tidak sesuai standar konstruksi anti gempa.
“Tsunami, tanah merekah selalu titiknya sama, tetapi tetap masih dibangun perumahan di situ. Keliru apa keliru? Sudah jelas-jelas. Begitu juga untuk tanah longsor. Tempat-tempat yang kita tahu itu tanahnya rawan tanah longsor, masih diberikan izin untuk mendirikan bangunan. Hati-hati mengenai ini,” tegasnya.
Oleh karena itu, Jokowi meminta setiap dinas terkait maupun Bappeda untuk aktif mengedukasi masyarakat dalam mendirikan bangunan yang tahan gempa. Selain itu, setiap daerah juga didorong untuk memasukkan risiko bencana dalam rencana pembangunannya dan rencana investasinya.
“Ada perencanaannya, sehingga jelas di mana tempat yang boleh dibangun, di mana tempat yang tidak boleh dibangun. Dan pelaksanaan, terutama ini kelemahan kita di pelaksanaan. Betul-betul di lapangan ada orang mau bangun, ‘Hei, enggak boleh!’ Ada orang mau bangun, ‘Hei, ini tanah rawan tanah longsor, enggak boleh!’,” bebernya.
“Enggak bisa, jelas-jelas ada sungai yang setiap tahun banjir di pinggirnya malah kemriyek bangunan-bangunan, berbondong-bondong malah orang mendirikan bangunan di situ dan dibiarkan,” sambungnya.
Jokowi menambahkan, meski terkadang beberapa Bappeda sudah menyiapkan rencana tersebut, dia mengaku masih saja ada oknum di lapangan yang berusaha memainkan agar aturan tersebut bisa dilanggar.
“Ini yang saya sering lihat di lapangan. Saya itu tiap hari saya itu di lapangan, saya lihat. Bappeda itu ada, gunanya Bappeda itu kan perencanaan. Tapi kadang-kadang sudah ada perencanaannya, implementasi pelaksanaan di lapangan yang tidak diawasi, tidak dikontrol, tidak dimonitor. Kelemahan kita ada di situ,” ujarnya.
