HOLOPIS.COM, JAKARTA – Sejumlah aktivis baik dari elemen Mahasiswa, Pelajar hingga buruh telah melakukan konsolidasi yang diselenggarakan di Sekeretariat Kepresidenan Mahasiswa Univeritas Trisakti.
Pertemuan itu dilakukan sebagai upaya untuk memaksimalkan rencana aksi yang akan mereka selenggarakan pada tanggal 28 Februari 2023 di depan gedung DPR RI, untuk menyampaikan sikap penolakan merea terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
“Konsolidasi ini diikuti oleh 30 lembaga dari berbagai elemen, mulai dari kalangan organisasi mahasiswa, komunitas, hingga Serikat buruh. Konsolidasi ini diinisiasi oleh Usakti,” kata Ketua Kepresidenan Mahasiswa (Kepresma) Trisakti, Vladima Insan Mardika dalam keterangan yang diterima Holopis.com, Kamis (23/2).
Konsolidasi yang diselenggarakan pada hari Rabu (22/2) malam itu tampak dihadiri oleh Ketua Umum Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) 1992, Sunarti. Kemudian tampak juga Presidium Aliansi Aksi Sejuta Buruh sekaligus Ketum KSPSI, Jumhur Hidayat. Dan ada juga Ketua Umum KASBI, Unang Sunarno.
Lalu, Mardika juga menyebut bahwa kegiatan konsolidasi di Universitas Trisakti tersebut adalah bagian dari roadshow konsolidasi yang dilakukan oleh elemen bersama yang diberinama “Aliansi Protes Rakyat”. Sebelumnya, konsolidasi juga diselenggarakan di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta dan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka (Uhamka).
“Dan bila tidak ada perubahan keputusan, selanjutnya akan diakhiri dengan konsolidasi yang akan digelar di Universitas Indonesia pada 27 Februari 2023 mendatang,” jelasnya.
Semua konsolidasi ini dilakukan untuk memperkuat argumentasi dan menyatukan semangat bersama untuk menolak Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang oleh DPR RI.
“Aksi demonstrasi akan dilaksanakan pada Selasa 28 Februari 2023 di depan Gedung DPR secara serentak dari berbagai elemen masyarakat demi persatuan perjuangan,” terangnya.
Hasil konsolidasi
Di dalam konsolidasi yang dilakukan di Universitas Trisakti tersebut, disepakati bahwa ada 9 (sembilan) poin penting tuntutan yang rencananya akan diutarakan di tengah aksi nanti. Antara lain ;
1. Cabut Perpu Cipta Kerja;
2. Pendidikan gratis, ilmiah, dan demokratis;
3. Taati konstitusi yang berlaku;
4. DPR gunakan hak angket untuk memeriksa Presiden terhadap konstitusi;
5. Tolak electronic road pricing (ERP), fokuskan terhadap status ojek online;
6. Mencabut seluruh kebijakan yang merugikan rakyat dan pro terhadap oligarki (KUHP, UU Minerba);
7. Tuntaskan seluruh pelanggaran HAM masa lalu dan rezim Jokowi serta adili; penjahat HAM segera;
8. Sahkan RUU Pekerja Rumah Tangga (PRT);
9. Hentikan diskriminasi terhadap masyarakat sipil, aktivis, di semua sektor serta mengecam brutalitas aparat penegak hukum dan menuntut adanya reformasi instansi penegak hukum.
