HOLOPIS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi VIII DPR RI, Achmad menolak rencana pemerintah untuk menaikkan biaya perjalanan ibadah haji (BPIH) atau biaya haji yang dibebankan kepada calon jemaah sebesar Rp69 juta.
Seharusnya, pemerintah bisa menekan biaya haji yang saat ini sudah tergolong tinggi, dan bukan malah menaikkan biaya haji yang ujung-ujungnya akan semakin memberatkan masyarakat yang ingin berangkat ke tanah suci.
Achmad menuturkan, kemampuan ekonomi kebanyakan calon jemaah haji Indonesia yang datang dari berbagai latar belakang profesi itu belum mencukupi, apabila pemerintah menaikkan BPIH sebesar Rp69 juta.
“Kita tahu ‘kan kebanyakan yang naik haji dari para petani, nelayan, pedagang kecil, dan buruh yang mempunyai keinginan melaksanakan kewajiban umat Islam. Akan tetapi, niat suci itu terhalang dengan biaya yang sangat mahal,” kata Achmad dalam keterangan tertulisnya yang diterima Holopis.com di Jakarta, Sabtu (4/2).
“Sebenarnya ini harus dipikirkan Pemerintah, tanpa harus memberatkan masyarakat,” tambahnya.
Politisi Partai Demokrat itu pun berharap, pemerintah yang dalam hal ini Kementerian Agama (Kemenag) RI bisa menekan biaya haji tanpa mengurangi pelayanan yang didapat para jemaah haji.
“Tugas Pemerintah kan sebenarnya seperti itu, membuat kebijakan yang memudahkan masyarakat dan pelayanan yang baik,” katanya.
Lebih lanjut, Achmad pun mengusulkan lima upaya yang bisa dilakukan untuk menekan biaya haji. Usulan itu didapat pihaknya dari hasil kunjungan kerja dan rapat bersama Panitia Kerja (Panja) Komisi VIII DPR RI dengan pihak penyelenggara haji di Arab Saudi, pada Kamis (2/2) lalu.
Usulan pertama yakni terkait akomodasi hotel, dimana Komisi VIII DPR RI mengusulkan agar kontrak hotel dilakukan untuk 5 tahun kedepan, dari yang sebelumnya hanya 1 tahun.
“Jadi, setiap ada kenaikan, setiap tahunnya bisa terhindari karena sudah ada kontrak selama 5 tahun. Jadi, haji itu kan satu kali dalam setahun, sisanya bisa untuk jamaah umrah. Jadi, enggak perlu susah-susah lagi,* tuturnya.
Kemudian untuk komponen biaya terkait dengan waktu jemaah haji selama di Mekah, dia mengusulkan agar dipangkas, dari yang sebelumnya selama 40 hari, menjadi 30 hari atau 35 hari.
“Jika waktu dikurangi, misalnya sampai 30 hari atau anggap saja 35 hari lumayan akan mengurangi biaya operasional jemaah haji. Begitu pula dengan hotel harus mencari hotel lebih dekat dengan Masjidilharam, biaya akomodasi itu bisa ditekan,” ucapnya.
Achmad menegaskan, pengurangan sejumlah komponen tersebur dapat berdampak pada penurunan biaya haji, sehingga tidak akan memberatkan masyarakat.
“Umat Islam ke Tanah Suci, ke Tanah Suci naik haji, jeritan jemaah calon haji, juga jeritan anggota DPR RI,” tutupnya sembari berpantun.
