HOLOPIS.COM, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan bakal menggelar rapat khusus terkait penanganan atau pemulihan pelanggaran HAM berat masa lalu.
Hal itu sebagaimana disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD.
“Dalam waktu dekat ini Presiden atau Kabinet akan mengadakan rapat khusus membicarakan hal ini,” kata Mahfud sebagaimana dikutip Holopis.com dari kanal YouTube Kemenko Polhukam, Kamis (12/1).
Dalam rapat tersebut, Presiden Jokowi akan memberikan tugas kepada para menterinya untuk menjalankan pemulihan bagi para korban pelanggaran HAM berat masa lalu.
Masing-masing menteri, lanjut Mahfud, akan diberikan target waktu untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Presiden tersebut.
“Kalau target tidak terpenuhi akan dibentuk satgas yang akan mengawal ini. Melapor kepada presiden setiap perkembangannya, problemnya apa,” kata dia.
Sejauh ini, satgas tersebut direncanakan untuk berkantor di kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam).
Namun menurut Mahfud, satgas yang akan mengawal jalannya pemulihan hak-hak korban ini seharusnya berkantor di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).
“Tapi di sana banyak sekali pekerjaannya, jadi nggak apa-apa kita bantu,” katanya.
Meski begitu, Mahfud memastikan pihaknya akan tetap mengajukan sejumlah alternatif kepada Presiden Jokowi terkait satgas tersebut.
“Nanti kita akan ajukan kepada presiden alternatif-alternatif pembanding, siapa orangnya dan dimana tempatnya,” tandasnya.
