HOLOPIS.COM, JAKARTA – Spesialis penyakit dalam subspesialis hematologi-onkologi (Kanker) dari Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Prof Zubairi Djoerban menilai bahwa sudah saatnya pemerintah pusat mengambil opsi untuk menghentikan kebijakan tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) akibat Covid-19.
“Pada prinsipnya saya setuju PPKM dicabut. Data-datanya mendukung kebijakan tersebut. Rata-rata 500 kasus per hari, dengan angka kematian dan BOR rendah. Artinya tidak ada alasan untuk melakukan pembatasan untuk saat ini,” kata Prof Zubairi dalam keterangannya yang dikutip Holopis.com, Rabu (28/12).
Ia berharap sampai dengan saat ini dan seterusnya, situasi Covid-19 sudah semakin melandai dan terkendali, sehingga tidak perlu lagi ada pembatasan-pembatasan kegiatan masyarakat selanjutnya.
“Saya harap situasi ini stabil dan Covid-19 terus terkendali,” ujarnya.
Sebab kata Prof Zubairi, pandemi itu adalah sesuatu yang sangat dinamis. Ketika situasi terkendali, maka pembatasan sebenarnya sudah tidak perlu. Namun jika terjadi lonjakan kasus, tentu ada pertimbangan lagi jika ingin diberlakukan kembali.
“Pandemi Covid-19 itu amat dinamis. Jadi masih ada kemungkinan terjadi kenaikan kasus. Kalau angka kasus rendah, ya PPKM dilepas, kalau naik signifikan, ya harus segera diberlakukan PPKM, jangan telat,” tuturnya.
Namun untuk situasi saat ini, ia berpandangan bahwa opsi yang paling valid adalah melepaskan kebijakan pembatasan-pembatasan tersebut.
“Data mendukung kebijakan ini. Misalnya kasus harian pada 26 Desember 2022 hanya 468, meninggal 14 orang. Jadi memang turun drastis. Tapi tolong dicatat juga bahwa tes harian PCR di Indonesia rendah banget, di bawah 10 ribu per hari. Dulu pernah 90 ribu,” terangnya.
Sekedar diketahui Sobat Holopis, bahwa Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Prof Mohammad Mahfud MD mengatakan, bahwa PPKM akan segera dicabut pekan depan atau awal 2023.
Ia menyebut bahwa salah satu pertimbangannya, karena kasus Covid-19 di Indonesia mulai melandai. Sehingga pemerintah pun akan sangat mempertimbangKan situasi tersebut untuk tindak lanjut kebijakan PPKM itu.
“Berbagai kota sudah masuk kategori PPKM level 1 atau kategori penyebaran Covid-19 terendah. Sebentar lagi ndak ada PPKM karena di Indonesia hampir semuanya level 1. Mungkin (diterapkan) awal Januari,” tutur Mahfud MD saat ditemui di Surabaya, Selasa (27/12).
Meski demikian, Mahfud pun menyatakan bahwa dirinya belum bisa memastikan kapan dan bagaimana teknis pencabutannya. Sebab sejauh ini, pihaknya masih belum melakukan kajian pemberhentian PPKM.
“Saya (kajian pemberhentian dari segi) politiknya saja,” ujarnya.
