HOLOPIS.COM, KUTAI KARTANEGARA – Ketua Adat Dayak Tunjung Benuaq, Andipati Yohanes Yanti Embung Atal Maut menyampaikan, bahwa pihaknya sangat menerima dengan tangan terbuka terkait pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan Timur, terpatnya di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).
“Jelas kami terima dengan tangan terbuka disertai hati yang tulus ikhlas,” kaya Andipati Yohanes dalam keterangannya yang dikutip Holopis.com, Senin (26/12).
Alasan mengapa pihaknya menerima IKN Nusantara, lantaran efek positif yang ditimbulkan juga bisa dirasakan secara langsung oleh masyarakat lokal.
“Kami merasa yakin pemindahan ibukota negara dari Jakarta ke wilayah Kalimantan Timur berdampak positif bagi kemakmuran masyarakat lokal di bumi Borneo,” ujarnya.
Lalu, dengan pembangunan IKN Nusantara sebagai Ibukota Negara tersebut sekaligus menunjukkan bahwa pemerintah pusat sudah melihat langsung masa depan Indonesia di tanah Borneo.
“Ini menunjukkan adanya perhatian dan keseriusan oleh Presiden Jokowi kepada masyarakat di luar Jawa,” sambungnya.
Kemudian, ia juga berpandangan bahwa keberadaan IKN di Kalimantan Timur akan berdampak positif bagi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Kaltim, bukan hanya bagi masyarakat Dayak saja, namun kesejahteraan itu pun diharapkan untuk keseluruhan masyarakat di Kaltim.
“Mengingat banyaknya ragam etnis yang berdiam atau tinggal di Kalimantan Timur, justru itu menjadi modal kerukunan dan persatuan bangsa, sehingga mudah-mudahan dengan kepindahan dan pembangunan IKN, bakal meningkatkan perekonomian dan kemajuan di berbagai bidang di Kalimantan Timur,” tandasnya.
Sebagai tokoh asli warga Borneo, Andipati Yohanes juga yang juga Ketua Adat di Loa Duri Ulu, merasa sangat bangga dengan semangat kerukunan dan toleransi keberagaman yang sudah berlangsung oleh suku-suku yang ada di Kalimantan.
“Di sini ada suku Ambon, Menado, Bugis, Madura, Banjar, Jawa, Sunda, Batak dan Melayu. Hingga sampai saat ini wilayah Kaltim bisa tetap aman, hidup damai dan tenteram,” ucapnya.
Lebih lanjut, ia pun menyatakan bahwa siapa pun pihak yang mencoba mengganggu harmonisasi antar suku di Kalimantan, maka pihaknya akan melakukan perlawanan secara langsung.
“Berpindahnya IKN di Wilayah Kaltim, tentu memicu kehadiran jumlah warga pendatang, namun kami mengingatkan kepada oknum-oknum yang suka mengadu domba, memecah belah antar umat beragama dan menghina Presiden Jokowi untuk tidak tinggal atau masuk di bumi Borneo, kami akan hadapi dan lawan oknum yang suka buat kerusuhan di Kalimantan Timur,” tegasnya.
Jaga kearifan lokal
Tidak hanya itu saja, Andipati Yohanes juga menyampaikan, bahwa potensi kearifan masyarakat lokal yang ada sampai dengan saat ini harus terus dijaga dengan baik, seperti; perikanan, peternakan, pertanian dan perkebunan, khususnya di pelosok desa di Kabupaten Kukar, seperti di desa Loa Duri Ulu, Kecamatan Loa Janan, agar difasilitasi dan ditingkatkan untuk peningkatan keberlangsungan kesejahteraan masyarakat.
“Kalau perlu kebiasaan masyarakat adat Dayak yang berladang, bertani atau berkebun dengan cara berpindah-pindah, bisa difasilitasi lahan oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah Pusat, sehingga masyarakat adat Dayak bisa menetap,” harapnya.
Selanjutnya, ia juga berharap ada bimbingan langsung kepada masyarakat lokal agar bisa melakukan peningkatan kualitas di semua sektor itu.
“Perlu bimbingan dan pelatihan kepada masyarakat adat lokal, di bidang pertanian, perkebunan, peternakan sehingga mampu meningkatkan pengetahuan dan kesejahteraan masyarakat lokal,” terangnya.
Terakhir, Andipati Yohanes berterima kasih kepada Presiden Joko Widodo dan pemerintah pusat yang telah menetapkan Kalimantan Timur sebagai kawasan IKN Nusantara.
“Saat ini usia saya sudah 107 tahun, semoga kepindahan keberadaan dan pembangunan IKN oleh pemerintah Jokowi nantinya agar bisa terwujud, demi anak cucu kita, sehingga masyarakat Kalimantan lebih sejahtera,” pungkasnya.
