Sabtu, 21 September 2024
Sabtu, 21 September 2024
NewsEkobizRizal Ramli Minta Unpad Beri Anugerah HC Bidang Ekonomi ke Bung Hatta

Rizal Ramli Minta Unpad Beri Anugerah HC Bidang Ekonomi ke Bung Hatta

HOLOPIS.COM, BANDUNG – Tokoh nasional Dr Rizal Ramli mengibaratkan nasib koperasi dalam sistem perekonomian nasional saat ini seperti kembang pemanis. Bahkan menurutnya, seperti pemeran pembantu atau figuran dalam cerita film.

Koperasi, lanjutnya, tidak pernah mendapatkan peran besar, karena pelaksanaannya masih sebatas pidato dan harapan-harapan belaka.

Hal ini ditegaskan Rizal Ramli dalam diskusi “Transformasi Koperasi Indonesia Menuju Indonesia Emas 2045”, yang digelar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, di kampus Dipatiukur, Bandung, Jawa Barat, Jumat (16/12) pagi tadi seperti dikutip Holopis.com.

Selain itu Rizal Ramli juga menekankan, penghargaan terhadap Bung Hatta sebagai Bapak Koperasi dan peletak dasar perekonomian nasional di Undang-undang Dasar ‘45 hingga kini masih terabaikan.

“Karena itu pada kesempatan ini saya juga meminta Fakultas Hukum dan Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran memberikan gelar Doktor Honoris Causa (HC) bidang ekonomi kepada Bung Hatta sebagai penghormatan. Ini penting, supaya kita tidak salah arah seperti saat ini,” kata Rizal Ramli.

Seperti diketahui, selama ini anugerah Doktor Honoris Causa bidang ekonomi belum pernah diberikan kepada Bung Hatta. Gelar Honoris Causa pernah didapatkan oleh wakil presiden pertama RI itu dari Universitas Gajah Mada pada tahun 1950-an dan dari Universitas Indonesia pada tahun 1975, namun bukan untuk bidang ekonomi, melainkan bidang hukum.

Melanjutkan pernyataannya, Rizal Ramli menjelaskan, koperasi adalah pilihan tepat yang dijadikan konsep dasar perekonomian nasional oleh Bung Hatta berdasarkan pengalamannya bermukim di Eropa selama sebelas tahun.

Selain menyelesaikan studi ekonomi di Belanda Bung Hatta sebagai tokoh pergerakan juga berkecimpung di dalam pergaulan yang luas di Eropa dalam rangka perjuangan mewujudkan cita-cita kemerdekaan bangsa.

Pada tahun 1920-an, saat berada di Eropa itulah Bung Hatta merasakan langsung dampak dari depresi ekonomi dahsyat yang melanda Benua Biru itu, yang kala itu disebut pula zaman Malaise, akibat praktek kapitalisme yang ugal-ugalan.

Bung Hatta tidak ingin mencontoh sistem yang tidak membawa keadilan ekonomi dan kesejahteraan bagi rakyat seperti itu. Ia lebih memilih mengadopsi sistem welfare state (negara kesejahteraan), seperti di negara-negara Skandinavia yang mengedepankan koperasi.

Lebih jauh, ekonom Indonesia tersebut pun mencontohkan kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh Kanselir Jerman Otto Von Bismarck pada pertengahan abad ke 19, dimana ia tidak menginginkan rakyat Jerman kala itu terseret ke dalam sistem ekonomi komunisme.

Bismarck kemudian membuat kebijakan berupa social security system atau sistem jaminan sosial untuk rakyatnya. Sehingga sampai kini Jerman dikenal sebagai salah satu negara dengan jaminan sosial yang tinggi.

Baca selengkapnya di halaman selanjutnya.

Temukan kami juga di Google News lalu klik ikon bintang untuk mengikuti. Atau kamu bisa follow WhatsaApp Holopis.com Channel untuk dapatkan update 10 berita pilihan dari redaksi kami.

Baca Juga

Prabowo Gibran 2024 - 2029
Ruang Mula

BERITA TERBARU

Lainnya
Related

Akhir Pekan, Harga Emas Antam Ngegas Jadi Rp 1.455.000

Harga emas batangan bersertifikat keluaran PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) alias emas Antam terpantau mengalami kenaikan yang cukup tajam pada perdagangan hari ini, Sabtu 21 September 2024.

Jokowi Sebut Kesempatan Kerja Makin Sempit, Fedi Nuril : UU Cipta Kerja Gagal, Pak ?

HOLOPIS.COM, JAKARTA - Fedi Nuril memberikan sindiran kepada Presiden...

Bahlil Kasih Sinyal Pemerintah Batal Batasi Pembelian BBM Subsidi Mulai 1 Oktober 2024

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia memberikan sinyal kuat, bahwa aturan pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi batal diberlakukan mulai 1 Oktober 2024.

Teknologi Makin Canggih, Jokowi Ingatkan 85 Pekerjaan Bakal Hilang Tahun Depan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan sebanyak 85 juta pekerjaan akan hilang pada tahun 2025, seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih.