Masih dalam testimoninya itu, Mahfud menyebut bahwa Yudo Margono adalah sosok yang sangat nasionalis dan berjiwa patriot khususnya dalam melakukan upaya pengamanan perbatasan laut Indonesia.
“Selama saya jadi Menko Polhukam, saya punya kesan Pak Yudo sangat aktif menyikapi setiap gangguan atas kedaulatan di laut kita, baik yang terkait dengan kedaulatan maupun yang terkait dengan hak berdaulat atas laut,” tandasnya.
Dengan demikian, soal kelebihan dan kekurangan masing-masing pimpinan tertinggi matra pun juga berbeda-beda. Bahkan fokusnya pun terkadang berbeda-beda, baik TNI AL, TNI AU maupun TNI AD.
“Kemampuan Pak Andika dan Pak Yudo sama, hanya titik tekannya yang berbeda. Misalnya Pak Andika sangat concerned terkait penegakan hukum dan HAM, sedangkan Pak Yudo sangat concerned dalam menjaga kedaulatan dan hak berdaulat atas laut kita. Meski begitu, saya yakin titik perhatian Pak Andika dalam penegakan hukum dan HAM bisa tetap dilanjutkan oleh Pak Yudo,” paparnya.
Lebih lanjut, Mahfud juga menekankan bahwa semua pihak harus mengingat bahwa sejak tahun 2020, sidang tahunan Dewan HAM PBB tidak lagi menyebut Indonesia mempunyai catatan negatif tentang pelaksanaan penegakan HAM.
“Tanggal 13-14 Juni 2022 saya datang sendiri ke markas besar Dewan HAM di PBB di Jenewa dan menyimak langsung pidato Ketua Dewan HAM PBB yang memberi catatan atau merujuk 49 negara tentang pelaksanaan pemajuan HAM, dan Indonesia tidak ada di daftar 49 negara yang disorot itu,” sebut Mahfud.
Kemudian, pada tahun 2019 Indonesia masih disebut atau sedikit dirujuk tapi tahun 2020, 2021, 2022 sudah tidak lagi dirujuk. Dengan melihat siklus tersebut, bisa dikatakan bahwa semua Panglima TNI lintas generasi memiliki pekerjaan yang estafet.
“Panglima TNI, baik Pak Hadi maupun Pak Andika, saat itu sangat paham bagaimana mengatasi isu pelanggaran HAM di Indonesia. Semoga ini bisa tetap kita jaga bersama di bawah kepanglimaan Pak Yudo Margono,” pungkasnya.
https://www.instagram.com/p/Clvl3ZNJFtY/
