HOLOPIS.COM, JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) telah mengumumkan besaran upah minimum provinsi atau UMP 2023 di wilayahnya masing-masing.
Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18/2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023, Pemerintah Pusat membatasi kenaikan upah minimum maksimal 10 persen.
Jika melihat dari persentase kenaikan UMP di enam provinsi di Pulau Jawa, kenaikan UMP berkisar antara 5 – 6 persen. Persentase kenaikan tertinggi yakni Jawa Tengah, dengan kenaikan 8,01 persen dan terendah DKI Jakarta yang hanya 5,6 persen.
Jawa Tengah
Pemprov Jawa Tengah telah mengumumkan kenaikan UMP 2023 di Jawa Tengah sebesar 8,01 persen atau Rp145.234. Dengan demikian, UMP yang pada tahun ini hanya sebesar Rp1.812.935, naik menjadi Rp1.958.169,69.
Jawa Barat
Di posisi kedua adalah Jawa Barat dengan kenaikan UMP 2023 sebesar 7,88 persen. Dari yang sebelumnya Rp1.986.670,17, naik menjadi Rp 1.986.670,17 di tahun depan.
Jawa Timur
UMP 2023 di Provinsi Jawa Timur dinaikkan menjadi Rp2.040.244, naik 7,86 persen dari yang semula hanya sebesar Rp1.891.567,12. Persentase kenaikan itu membawa Jawa Timur berada di posisi ketiga provinsi dengan kenaikan UMP 2023 tertinggi di Pulau Jawa.
DI Yogyakarta
Selanjutnya adalah kenaikan UMP di DI Yogyakarta yang mencapai 7,65 persen atau sebesar Rp 140.866,47. Sehingga, mulai tahun depan UMP Yogyakarta menjadi Rp1.981.782 dari yang sebelumnya sebesar Rp 1.840.915,53.
Banten
Kenaikan UMP Banten diketahui hanya sebesar 6,4 persen, atau hanya naik Rp160.076,89. Sehingga UMP Banten yang sebelumnya sebesar Rp 2.501.203,11, naik menjadi Rp2.661.280.
DKI Jakarta
Di posisi terakhir yang merupakan provinsi dengan kenaikan UMP 2023 terendah diduduki DKI Jakarta, dengan persentase kenaikan hanya 5,6 persen. Sehingga UMP DKI Jakarta untuk tahun depan sebesar Rp 4.901.798. Namun secara nominal, UMP di DKI Jakarta menjadi yang tertinggi.
