HOLOPIS.COM, KUTAI KARTANEGARA – Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Kutai Kartanegara, KH Abdul Hanan meyakini bahwa kepindahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara bisa menjadi simbol keberlangsungan kehidupan bangsa Indonesia yang rukun.

“Kepindahan IKN Nusantara di wilayah Kaltim ini merupakan wujud simbol kerukunan bangsa Indonesia yang berbineka tunggal ika,” kata kiai Hanan dalam keterangannya kepada Holopis.com, Sabtu (29/10).

Ia pun menyampaikan banyak terima kasih kepada pemerintah pusat khususnya Presiden Joko Widodo yang telah berupaya memindahkan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur, khususnya di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).

Kiai Hanan berkeyakinan juga bahwa IKN Nusantara akan memberikan dampak yang positif bagi keberlangsungan hidup masyarakat, khususnya di wilayah Kalimantan Timur. Sebab, IKN akan berdampak positif terhadap upaya pemerataan pembangunan di luar Jawa.

“Dan akan berdampak positif juga kepada kesejahteraan wilayah Kalimantan Timur, sehingga Kalimantan Timur akan menjadi kawasan ekonomi baru di luar Jawa,” ujarnya.

Kemudian, ia juga menyampaikan bahwa mayoritas tokoh di Kaltim juga sudah merespon positif upaya pembangunan IKN Nusantara. Bahkan mereka siap mengawal proses pemindahan tersebut agar lancar dan sesuai dengan harapan mereka juga.

“Hampir semua tokoh-tokoh Kalimantan Timur sangat mendukung penuh kebijakan Presiden Jokowi tersebut, dipilihnya wilayah Kaltim menjadi ibukota negara bukan hanya karena semata-mata wilayahnya yang luas, tetapi karena di Kalimantan Timur ini memiliki daya dukung stabilitas kamtibmas yang sangat kondusif, bisa dikatakan di Kaltim tidak pernah ada konflik antara suku, agama maupun antar golongan dan sebagainya,” paparnya.

Untuk itu, ia selaku tokoh umat beragama di Kabupaten Kukar sangat berharap agar kerukunan umat dan adat di Kaltim tidak rusak dengan adanya IKN Nusantara tersebut, bahkan harus menjadi lebih erat lagi persatuan dan kesatuan antar sesama anak bangsa.

“Mudah-mudahan modal kerukunan di Kaltim ini bisa tetap terpelihara dengan baik, jangan sampai ada gesekan-gesekan SARA, terutama menjelang memasuki tahun 2024 sebagai tahun politik, biasanya rawan gesekan-gesekan akibat perbedaan kepentingan,” tuturnya.

“Tapi Insya Allah, masyarakat Kalimantan Timur sudah dewasa berpolitik sehingga tetap mengedepankan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan,” sambungnya.