HOLOPIS.COM, JAKARTA – Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) melihat penyaluran bantuan subsidi upah (BSU) melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) belum optimal. Pasalnya, penyaluran BSU sampai saat ini masih 71,64 persen.
Jika dibandingkan dengan penyaluran BLT (Bantuan Langsung Tunai), penyaluran BSU masih relatif lambat, mengingat penyaluran BLT kepada masyarakat miskin saat ini sudah mencapai 98,57 persen.
Sekjen OPSI, Timboel Siregar pun mengingatkan Kemnaker untuk segera menyelesaikan penyaluran BSU sebelum akhir bulan Oktober ini, agar momentum BSU 2022 yang bertujuan untuk meningkatkan daya beli pekerja tetap terjaga.
“Bukankah Presiden Jokowi berharap melalui BSU dan bantuan pemerintah lainnya membuat konsumsi dan daya beli masyarakat tetap terjaga,” ucap Timboel dalam keterangan pers yang diterima Holopis.com, Rabu (26/10).
Dia mengatakan, daya beli pekerja saat ini sudah tergerus oleh tingginya inflasi yang dipicu oleh kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) maupun dampak geopolitik dunia.
Timboel mengatakan, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah seharusnya bisa menerjemahkan harapan Presiden Jokowi dengan lebih cepat menyalurkan BSU.
“Semoga penyaluran BSU 2022 selesai di akhir Bulan Oktober ini, tanpa menunggu seremonial pembagian BSU kepada pekerja yang berhak menerimanya,” kata Timboel.
Berdasarkan data dari Kemnaker, bantuan sosial BSU sejauh ini baru disalurkan kepada 9,2 juta tenaga kerja atau setara 71,64 persen dari total target penyaluran BSU yaitu 14,6 juta tenaga kerja.
Adapun untuk penyaluran BSU saat ini sudah masuk tahap VI, di mana pada tahap tersebut BSU disalurkan untuk 776.556 tenaga kerja.
