HOLOPIS.COM, JAKARTA – Direktur Human Rights Working Group (HRWG) Daniel Awigra mengatakan, adanya Dewan Keamanan Nasional (DKN) akan tumpang tindih dengan institusi lain, seperti TNI, Kepolisian, dan Badan Intelijen Negara (BIN).
“Kewenangan yang luas, yaitu mencakup keamanan nasional, keamanan negara, dan pertahanan negara, semakin membuat rencana pembentukan DKN ini semakin mengkhawatirkan, karena akan mengaburkan kewenangan dari setiap lembaga negara yang telah ditegaskan di masing-masing UU yang menaunginya,” kata Daniel dalam keterangannya, (15/9).
Menurutnya, DKN akan membuat tatanan negara berantakan dan terlihat seperti menekan masyarakat sipil seperti masa orde baru.
“Adanya DKN justru akan mengacaukan tata kelola keamanan dan pertahanan yang telah ada, yang kemudian memperkuat dugaan adanya kecenderungan untuk membangun sistem pemerintahan yang lebih represif sebagaimana di masa orde baru,” lanjutnya.
Daniel menjelaskan, bahwa sebaiknya Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) tentang DKN tidak disahkan.
“Seharusnya Presiden tidak mengesahkan Rancangan Peraturan Presiden Dewan Keamanan Nasional (DKN) tersebut, untuk menghindari adanya kekacauan hukum dan kewenangan lembaga negara,” ucapnya.
“Termasuk pula mencegah terjadinya potensi pelanggaran hak asasi manusia dan terkikisnya prinsip demokrasi,” imbuhnya.
