HOLOPIS.COM, JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak untuk dilakukannya audit terhadap sistem keamanan siber negara menyusul maraknya kasus kebocoran data belakangan terakhir.
Puan pun menyoroti Laporan Global Data Breach Statistics (Surfshark) triwulan III-2022 yang menempatkan Indonesia di peringkat ketiga sebagai negara yang paling banyak mengalami peretasan data. Dalam laporan itu disebutkan bahwa Indonesia mengalami 12,7 juta aksi peretasan
“Pentingnya dilakukan audit sistem keamanan siber negara. Hal ini mengingat kasus kebocoran data dan serangan siber terus menerus terjadi,” kata Puan (15/9).
Selain membangun sistem keamanan siber yang lebih canggih lagi, Puan pun menegaskan peningkatan sumber daya manusia (SDM) di bidang teknologi menjadi harga mati saat ini.
Dengan keberadaan Satgas Perlindugan Data yang telah dibentuk pemerintah dengan melibatkan sejumlah kementerian/lembaga, Puan berharap agar mereka tidak sebatas fokus kepada kebocoran data milik pejabat saja.
“Satgas harus bisa menyelesaikan kasus-kasus kebocoran data secara menyeluruh. Jadi jangan hanya untuk menyelesaikan kebocoran data dari peretas Bjorka, tapi semuanya,” tukasnya.
Seperti diketahui, hacker yang mengatasnamakan Bjorka telah membocorkan data milik sejumlah instansi dan pejabat negara. Mulai dari data yang diklaim dari proses registrasi kartu SIM Card, situs Komisi Pemilihan Umum, hingga surat-menyurat milik Presiden.
“Masalah kebocoran data sebenarnya kan sudah masif terjadi sebelum ini. Masalah kebocoran data juga bukan hanya menyangkut keamanan negara, tapi juga sudah tidak terhitung lagi data pribadi warga yang dibocorkan,” ungkapnya.
Untuk itu, DPR RI mendorong agar Satgas Perlindungan Data melakukan investigasi besar-besaran. Mengingat, kata Puan, data-data masyarakat yang bocor menyangkut identitas pribadi.
“Kita tidak bisa hanya fokus pada data-data milik negara saja, tapi mengabaikan kebocoran data pribadi rakyat,” tegasnya.
