HOLOPIS.COM, JAKARTA – Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mendesak pembahasan Rancangan Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (RUU KKR) melibatkan korban.
“Pasca pidato Presiden Jokowi di Sidang Tahunan MPR yang menyinggung soal RUU KKR, pemerintah gencar melakukan pembahasan. Namun yang patut diperhatikan adalah bahwa korban bukan objek sosialisasi, sehingga pembentukan KKR harus melibatkan korban secara aktif,” tulis KontraS dalam Twitter @KontraS dikutip Rabu (7/9).
KontraS mengatakan, pemerintah telah memasukan RUU KKR ke dalam prolegnas 2020 dan menjadi bahasan.
“RUU ini memang telah menjadi suatu diskursus di lingkungan pemerintahan, misalnya sejak tahun 2020 pemerintah telah memasukan RUU KKR ke dalam Prolegnas 2020 melalui jalur kumulatif,” sebutnya.
Saat ini, diskursus RUU KKR tengah dibahas bersama pihak-pihak yang berkepentingan dan berhubungan dengan topik ini atau disebut juga stakeholder.
“Dan kini tengah diadakan sejumlah pembahasan bersama dengan stakeholder,” lanjut KontraS.
Sebagai informasi, RUU KKR adalah mekanisme penyelesaian kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat diluar pengadilan.
