HOLOPIS.COM, JAKARTA – Jelang pelaksanaan Patroli Bersama Berskala Nasional Tahun 2022, Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla) RI gelar gladi posko patroli komandan dan nahkoda patroli.
Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Aan Kurnia, yang diwakili oleh Deputi Operasi dan Latihan (Opslat) Bakamla RI Laksda Bakamla I Gusti Kompiang Aribawa mengatakan, gladi tersebut dilakukan dengan tujuan agar pemahaman para komandan dan nahkoda selaras agar sesuai dengan rencana patroli bersama yang telah disusun.
Pesiapan juga dilakukan dengan aset patroli dan kru yang diperlukan dalam melaksanakan patroli bersama secara sinergi, efektif dan efisien.
“Patroli Bersama Tahun 2022 ini merupakan gelar patroli pertama yang dilaksanakan dengan dasar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2022,” ujar Kepala Bakamla RI dalam sambutan pembuka yang dibacakan oleh Deputi Opslat Bakamla RI, Kamis (18/8).
Patroli bersama ini diharapkan bisa tingkatkan sinergitas antara instansi terkait dengan Bakamla RI. Selain itu, diharapkan bisa terciptanya efektifitas dan efisiensi patroli dalam memberikan perlindungan dalam keamanan, keselamatan dan penegakan hukum di wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia.
Seluruh instansi yang hadir dalam gladi tersebut, diingatkan untuk tidak ada lagi pemikiran-pemikiran ego-sektoral karena amanat pemerintah yang tertuang dalam PP No.13 Tahun 2022.
“Ke depan saya berharap kegiatan patroli bersama ini terus ditingkatkan tentunya dengan memperhatikan norma-norma dan kaidah peraturan masing-masing instansi dan perundang-undangan nasional yang berlaku,” terangnya.
Kegiatan gladi posko ini pun mengusung tema “Sinergitas Tugas dan Fungsi Kementerian/Lembaga Berwenang di Laut Dalam Rangka Keamanan, Keselamatan dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia yang Efektif dan Efisien”.
Gladi tersebut turut dihadiri oleh para Komandan Kapal Negara Bakamla RI bersama dengan para Komandan Kapal Patroli instansi terkait seperti TNI AL, Polisi Airi (Polair), Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Bea Cukai.
