HOLOPIS.COM, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai bahwa subsidi yang diberikan pemerintah untuk menahan harga komoditas energi, seperti bahan bakar minyak (BBM), gas hingga listrik sudah terlalu besar bagi keuangan negara.
Hal Itu disampaikan Presiden Jokowi usai bertemu dengan sejumlah pemimpin lembaga negara di Istana Kepresidenan, Jakarta.
“Ya ini angka subsidi kita untuk energi ini terlalu besar. Cari negara yang subsidinya sampai Rp502 triliun, karena kita harus menahan harga Pertalite, gas, listrik, termasuk Pertamax,” kata Jokowi (13/8).
Orang nomor satu di Indonesia itu kembali menegaskan, bahwa angka Rp502 triliun yang digelontorkan untuk kebutuhan subisidi energi tersebut bukan nominal yang kecil.
Jokowi lantas menyinggung kekuatan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk mempertahankan subsidi tersebut.
“Gede sekali, apakah angka Rp502 triliun ini masih terus kuat kita bisa pertahankan. Kalau bisa ya Alhamdulillah baik, artinya rakyat tidak terbebani. Tapi kalau APBN tidak kuat gimana?” ucapnya.
Lebih lanjut, mantan Gubernur DKI Jakarta itu kemudian mengungkapkan bahwa kenaikan harga BBM sudah terjadi di sejumlah negara. Bahkan kenaikannya hingga mencapai dua kali lipat dari harga BBM di Indonesia.
“Karena negara lain harga BBM-nya sudah Rp17.000, sudah Rp18.000 ribu, naik dua kali lipat semuanya, ya memang harga keekonomiannya seperti itu,” ungkapnya.
Pun demikian, apabila pendapatan negara, khususnya terkait pendapatan yang berasal dari commodity boom masih terus meningkat, serta kinerja perekonomian Indonesia masih tergolong positif, maka pemerintah tak akan segan-segan untuk menambah subsidi yang besarannya sudah mencapai setengah kuadriliun itu.
“Kalau kita masih ada income negara dari komoditi, ekonomi kita masih baik ya kita jalani, kalau Ndak?”, tukasnya.
Seperti diketahui, Pemerintah melalui Kementerian ESDM dan DPR RI telah memperkirakan, kuota BBM subsidi jenis Pertalite untuk tahun ini perlu ditambah 5 juta KL agar stoknya tercukupi hingga akhir tahun. Pasalnya, kuota yang sudah ditetapkan sebesar 23 juta KL, kini hanya tersisa 6,2 juta KL.
Namun, Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Sri Mulyani Indrawati mengaku khawatir jika kuota ditambah, maka anggaran subsidi tahun ini pun akan semakin membengkak.
“Itu semuanya memberikan tekanan kepada APBN kita di 2022 ini meskipun APBN-nya bagus surplus ya sampai dengan Juli 2022, tapi tagihannya ini nanti kalau volumenya tidak terkendali akan jadi lebih besar di semester,” tutur Sri Mulyani.
