HOLOPIS.COM, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Prof Mohammad Mahfud MD telah mengundang beberapa pihak, mulai dari Kementerian Keuangan, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Pertemuan tersebut dilakukan dalam rangka memastikan, agar aggaran dana Pemilu 2024 yang belakangan menjadi polemik di media massa dapat dipahami dan ditangkap lebih banyak.
Dalam kesempatan itu, Menko Mahfud sebelumnya telah menyampaikan, bahwa pemerintah telah berkomitmen untuk menyediakan seluruh biaya yang diperlukan untuk mensukseskan agenda Pemilu 2024.
“Berapapun biayanya, asal rasional. Tingkat rasionalitas biaya itu dibicarakan bersama, antara KPU, Pemerintah, DPR dan lain-lain. Itu yang akan dibiayai oleh pemerintah, yang disepakati,” papar Mahfud MD usai memimpin rapat di Kantor Kemenko Polhukam, Kamis (4/8).
Mahfud menegaskan, proses Pemilu tidak akan terganggu, atau terhenti misalnya hanya karena biayanya tidak lancar. Mahfud sekali lagi memastikan semua biaya akan disediakan.
“Tadi saya hadirkan Kementerian Keuangan yakni Dirjen Anggaran, sudah menjamin sejauh prosedurnya sudah dipenuhi, ada pembaharuan atau revisi DIPA, dan sebagainya, pemerintah akan segera mengeluarkan anggaran itu,” jelas Mahfud.
Tetapi, lanjut Mahfud, yang sifanya tidak pokok, misalnya pembangunan kantor, kenaikan honor, dan kenaikan jumlah PPS, masih akan didiskusikan lebih lanjut.
“Ketua KPU tadi mengatakan akan melakukan langkah-langkah penyesuaian, dengan kesepakatan itu, sehingga nanti akan bisa secepatnya diproses. Hingga saat ini belum ada pekerjaan KPU yang terhenti karena tidak ada uang. Itu belum ada. Semuanya berjalan. Karena anggaran rutinnya kan ada. Ini anggaran Pemilu dalam arti nanti pemungutan suara yang perlu dipersiapkan dari sekarang,” pungkas Mahfud.
