HOLOPIS.COM, JAKARTA – Setara Institute mengecam keras segala tindakan penyeragaman, utamanya dalam bentuk pemaksaan pemakaian jilbab di sekolah negeri. Pasalnya, pemaksaan penggunaan simbol keagamaan itu melanggar hak konstitusional warga negara, serta bertentangan dengan kebhinekaan yang merupakan moto bangsa Indonesia.
Sebagaimana diketahui, sekolah-sekolah negeri merupakan lembaga pendidikan formal yang dimiliki oleh pemerintah dan diselenggarakan dengan anggaran negara, baik itu melalui APBN maupun APBD yang sejatinya berasal dari seluruh warga negara yang bhineka.
“Oleh karena itu, sekolah-sekolah negeri harus menjadi etalase kebhinekaan dan motor penguat kebhinekaan sesuai sasanti negara ‘Bhinneka Tunggal Ika‘,” Wakil Ketua Badan Pengurus Setara Institute, Bonar Tigor Naipospos dalam keterangan tertulisnya, Kamis (4/8).
Menurut Bonar, para stakeholder di sekolah-sekolah negeri semestinya menjadi aktor kunci bagi proses pendidikan, pembudayaan, dan pembangunan lingkungan sekolah yang berorientasi pada kepentingan siswa, non-kekerasan, damai dan menyenangkan (joyful).
“Fenomena pemaksaan jilbab di sekolah-sekolah negeri itu jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut,” tutur Bonar.
Bonar pun mendesak Menteri Pendidikan, Kebudayaan, RIset dan Tekonologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim untuk segera memberikan sanksi terukur yang mengandung efek jera (deterrence effect) bagi sekolah negeri yang memaksakan penggunaan jilbab ke siswanya.
“Pemaksaan pemakaian jilbab yang diduga dilakukan oleh sekolah negeri, baik pimpinan sekolah, guru-guru, maupun tenaga pendidikan di dalamnya, nyata-nyata merupakan pelanggaran dan penyelewengan kewenangan yang dimiliki oleh para aparatur di sekolah-sekolah milik negara tersebut,” ujar Bonar.
“Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) mesti memberikan sanksi terukur yang mengandung efek jera,” tambahnya.