JAKARTA, HOLOPIS.COM – Kebijakan Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan mengganti 22 nama jalan di Ibu Kota berimbas pada perubahan data administrasi kependudukan.
Warga harus membuat KTP, kartu keluarga (KK) hingga Kartu Identitas Anak (KIA) baru untuk merubah kolom alamat.
“Contoh seperti di DKI Jakarta, kalau ada perubahan nama jalan, KK kita buat yang baru, KTP dibuat yang baru, kartu identitas anak dibuat yang baru,” kata Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Dukcapil Kemendagri), Zudan Arif Fakrulloh melalui keterangan tertulis yang dikutip, Sabtu (25/6).
Zudan menyampaikan, bahwa warga harus datang langsung ke kantor dinas dukcapil setempat untuk mengurus KTP dan KK baru. Nantinya, petugas akan membantu warga untuk memperoleh KTP dan KK dengan alamat jalan yang baru.
Akan tetapi, kata Zidan, warga tak perlu membawa surat pengantar dari RT atau RW. Warga juga tidak perlu lagi melakukan perekaman ulang e-KTP.
“Datang saja ke Dukcapil. Beritahu, ‘Pak, dulu saya alamatnya di sini’, nanti dicetakkan KTP-el dengan alamat yang baru. Begitu juga KK-nya, untuk anak-anak KIA-nya,” ujar Zudan.
Perubahan nama jalan itu ternyata tak hanya berdampak pada dokumen kependudukan saja, STNK dan BPKB warga DKI pun juga turut terdampak.
Warga DKI harus mengurus STNK dan BPKB baru setelah melakukan perubahan data KTP.
“Kita atau Polri ada pada regulator akhir, sehingga prosesnya mengikuti proses administrasi sebelumnya, dalam hal ini adalah dokumen identitas diri seseorang (KTP),” kata Kasubdit STNK Ditregident Korlantas Polri Kombes M Taslim Chairuddin.
“Ketika KTP-nya telah berubah baru kemudian kita bisa layani perubahan pada dokumen kendaraan,” imbuhnya.