JAKARTA, HOLOPIS.COM – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara bertujuan untuk mengatasi kesenjangan pertumbuhan ekonomi nasional.
Pemindahan Ibu Kota Negara keluar pulau jawa menjadi arah kebijakan dalam RPJMN 2020-2024 sebagai bagian dari prioritas pembangunan kewilayahan kawasan perkotaan Indonesia.
“Pembangunan IKN telah diarahkan di luar Pulau Jawa dengan letak yang lebih seimbang secara spasial dan ekonomi, sebagai stimulus pemerataan pertumbuhan perekonomian nasional,” kata Menko Airlangga saat memberikan kuliah umum di Universitas Balikpapan, Kalimantan Timur, Sabtu (18/6).
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2021-2022), sekitar 57 persen penduduk Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa. Sehingga pada Triwulan I-2022 kontribusinya terhadap PDB Indonesia sebesar 57,78 persen.
Sementara itu dalam periode sama, perekonomian Pulau Kalimantan berkontribusi kepada PDB sebesar 8,29 persen, Sumatera 21,96 persen. Bergerak ke wilayah tengah dan timur, Sulawesi 6,73 persen, Bali dan Nusa Tenggara 2,66 persen, serta Maluku dan Papua 2,58 persen.
Menko Airlangga mengatakan dalam jangka panjang, keberadaan IKN diharapkan dapat berperan sebagai economic super hub dan economic value chain nasional. Pengembangan economic super hub akan dikembangkan dalam enam klaster ekonomi strategis, resilien, dan inovatif.
Adapun klasternya meliputi klaster industri teknologi bersih, klaster farmasi terintegrasi, klaster industri pertanian berkelanjutan, klaster ekowisata, klaster kimia dan produk turunan kimia, dan klaster energi rendah karbon.
Di samping itu, terdapat juga dua klaster pendukung, yaitu pendidikan abad ke-21 serta smart city dan Pusat Industri 4.0.
“Pemindahan IKN ke Pulau Kalimantan dan menjadikannya sebagai economic super hub merupakan salah satu strategi untuk menggeser porsi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan dari barat menjadi lebih ke timur,” tuturnya.
