JAKARTA, HOLOPIS.COM – Rizal Ramli mengungkap penyebab terjadinya penggarongan uang rakyat yang kerap terjadi hingga saat ini.
Menurut Rizal Ramli, meskipun sudah ada hukum yang mengatur, tetap saja para garong uang rakyat seolah tak jera dan masih terus ada.
Dari perkara mengenai suap, hingga dana bantuan sosial, para garong uang rakyat mencoba mencuri kesempatan.
“Sumber korupsi paling besar di Indonesia adalah TRESHOLD (Ambang Batas 20%). Itu tidak di UUD ! Ehh.. MK malah pertahankan sistim yg menjadi basis dari demokrasi kriminal itu. Semakin parah sudah jadi Mahkamah Keluarga,” tulis Rizal Ramli melalui akun Twitter miliknya @ramlirizal.
Sebab, kata Rizal Ramli, sistem treshold menjadi bargaining partai politik untuk mendapatkan mahar yang tidak sedikit dari calon yang akan maju di kontestasi pilpres maupun pilkada.
“Karena seandainya mau maju jadi gubernur, kan mesti bayar upeti sama partai sekira 20 persen. Buat gubernur itu upetinya sekira Rp100-300 miliar. Bupati upetinya antara Rp60 miliar kira-kira. Nah rata-rata calon kan enggak punya uang, akhirnya minta tolong sama bandar atau cukong,” ucap Rizal Ramli.
Para pengusaha hitam-pun, kata Rizal Ramli, sudah siap untuk mensponsorinya. Tentunya, kata Rizal Ramli, pertolongan yang diberikan para bandar atau cukong tersebut tidak gratis. Ada harga yang harus dibayar untuk mengganti uluran tangan dari bandar atau cukong.
“Sebagai gantinya cukong ini minta konsesi hutan, tambang minta izin IMB. Inilah yang bikin rusak Indonesia. Sumber korupsi paling besar di Indonesia adalah threshold,” tutur Rizal Ramli.
Berdasarkan fakta itu lah, Rizal Ramli menyimpulkan bahwa sistem treshold itu sangat layak disebut demokrasi kriminal.
“Kenapa saya katakan demokrasi kriminal? 22 dari 34 gubernur masuk penjara, 128 walikota, bupati masuk penjara itu kan bukan oknum, sistem,” tandas Rizal Ramli.
