JAKARTA, HOLOPIS.COM – Pemerintah dan DPR akhirnya menyepakati besar anggaran pemilu (pemilihan umum) yang berlangsung pada tahun 2024 mendatang adalah sebesar Rp76,6 triliun.
Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan, usai menggelar audiensi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk membahas mengenai persiapan pelaksanaan Pemilu 2024, semua pihak menyepakati mengenai efektivitas anggaran pesta demokrasi itu.
“Sudah sama-sama disepakati antara KPU dan DPR melalui Komisi II dan Pemerintah bahwa tahapan pemilu akan dimulai Insya Allah sesuai dengan jadwal yang ada yakni 14 Juni 2022. Anggaran Pemilu 2024 agar dilakukan secara efektif dan efisien serta dimaksimalkan sesuai dengan kebutuhan sejak dimulainya tahapan pemilu,” kata Puan, Senin (6/6).
Puan menjelaskan, Pemilu dijadwalkan akan digelar secara serentak pada 14 Februari 2024. Sementara Pilkada Serentak akan dilaksanakan pada 27 November 2024.
Pendaftaran partai politik sebagai peserta pemilu dijadwalkan akan ditetapkan pada bulan Agustus 2022. Kemudian verifikasi parpol calon peserta pemilu akan ditetapkan pada Desember 2022.
“Sehingga pelaksanaan tahapan-tahapan penyelenggaraan Pemilu Insya Allah sesuai dengan jadwal yang akan ditetapkan,” jelasnya.
Kader PDIP itu kemudian meminta kepada KPU dan Komisi II DPR untuk melakukan simulasi kampanye agar saat Pemilu nanti berlangsung, setiap kebutuhan dapat terakomodir dengan baik.
“Durasi masa kampanye akan berdampak pada produksi dan distribusi logistik, oleh karena produksi logistik harus dilakukan dengan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat jumlah sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan,” tukasnya.
“Durasi masa kampanye sudah disepakati akan dilaksanakan selama 75 hari,” tambahnya.
Durasi kampanye Pemilu 2024 tersebut masih menjadi perdebatan. Pemerintah mengusulkan masa kampanye 90 hari, rapat internal Komisi II DPR RI 60 hari, dan KPU meminta selama 120 hari.
Dalam rapat bersama tersebut menyepakati durasi masa kampanye selama 75 hari. Namun, dengan catatan perlunya fasilitasi dari pihak pemerintah berkenaan hal-hal logistik Pemilu.
Sementara itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari mengatakan durasi masa kampanye tersebut masih perlu dimatangkan lagi kajiannya mengingat kebutuhan logistik Pemilu 2024 harus terpenuhi.
“Strategi yang akan digunakan, dan durasi waktu yang diperlukan untuk proses pencetakan sampai distribusi di TPS ini yang kita matangkan,” ujarnya.
“Ketika nanti sudah ada kesepakatan dan titik temu durasi masa kampanye pada kisaran 75 hari,” ungkap Hasyim.
