JAKARTA,HOLOPIS.COM – Presiden Jokowi merasa perlu melakukan pembenahan di beberap lini untuk mengantisipasi dinamika ketersediaan minyak goreng di Tanah Air seperti beberapa waktu terakhir.
Padahal, sebelumnya Jokowi sendiri mengaku pemerintah telah gagal menerapkan berbagai kebijakan karena ulah anak buah Menteri Perdagangan Muhamad Lutfi yang justru jadi faktor kelangkaan minyak goreng.
Langkah antisipatif yang digunakan kali ini menurut Jokowi adalah dengan melakukan pembenahan prosedur dan regulasi di Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.
“Agar terus disederhanakan dan dipermudah, agar lebih adaptif dan solutif menghadapi dinamika pasokan dan harga minyak dalam negeri, sehingga masyarakat dapat dilindungi dan dipenuhi kebutuhannya,” kata Jokowi, Kamis (19/5).
Dalam kesempatan yang sama, Jokowi juga meminta aparat hukum bisa menangani dengan tuntas urusan mafia minyak goreng yang saat ini tengah ditangani.
“Di sisi lain, mengenai dugaan adanya pelanggaran dan penyelewengan dalam distribusi dan produksi minyak goreng, saya juga telah memerintahkan aparat hukum kita untuk terus melakukan penyelidikan dan memproses hukum para pelakunya. Saya tidak mau ada yang bermain-main, yang dampaknya mempersulit rakyat, merugikan rakyat,” tegasnya.
Jokowi sebelumnya juga telah mencabut larangan ekspor CPO karena kondisi ketersediaan minyak goreng yang diklaim sudah sangat melimpah di dalam negeri.
“Berdasarkan kondisi pasokan dan harga minyak goreng saat ini serta mempertimbangkan adanya 17 juta orang tenaga di industri sawit, baik petani, pekerja, dan juga tenaga pendukung lainnya, maka saya memutuskan bahwa ekspor minyak goreng akan dibuka kembali pada Senin, 23 Mei 2022,” kata Jokowi.
