JAKARTA, HOLOPIS.COM – Rekomendasi pemecatan dokter Terawan dari keanggotaan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dinilai merupakan langkah yang sudah sesuai dengan aturan yang berlaku selama ini.
Pakar hukum Tatanegara UGM ZainaL Arifin menjelaskan, ketika persoalan etik yang diduga dilakukan oleh Terawan, maka jalur penyelesaiannya sudah tentu harus melalui jalur penyelesaian etik. Sehingga, ketika rekomendasi pemecatan dari Majelis Kehormatan Etika Kedokteran mengeluarkan rekomendasi etik, Zainal merasa janggal dengan reaksi yang terjadi di masyarakat.
“Praktik yang terjadi kemarin bukan kesalahan paradigma undang-undang, namun lebih kepada pengaruh proses politik,” sebut Zainal dalam sebuah diskusi webinar.
Zainal melihat, selama ini apa yang dilakukan IDI relatif berjalan normal tanpa ada terlibat dalam praktek politis manapun dalam pelaksanaannya. Namun, ketika kemudian ada beberapa pihak yang mulai menyeret IDI dalam ranah politis, termasuk dengan gerakan organisasi baru, Zainal menyarankan mereka melihat kembali fungsi awal dibentuknya IDI.
“Problem politis tidak bisa diselesaikan secara sederhana, tidak bisa diselesaikan dengan mengubah UU, juga dengan cara paksa. Penyelesaiannya harus melalui pendekatan dan pembicaraan, ada yang menjembatani bagaimana bertemu kembali dan kemudian merumuskan,” jelasnya.
Zainal kemudian meminta pemerintah untuk turun tangan dalam menyelesaikan persoalan ini tanpa membawa urusan politis di dalamnya. Zaina berharap agar peran IDI sebagai organisasi tunggal kedokteran di Indonesia bisa tetap fokus dalam penanganan kesehatan tanpa harus terseret permasalahan politis.
“Harus ditagih peran negara. Kewenangan negara ada penegakan hukum dalam kasus pembentukan organisasi profesi baru. Negara harus mengurangi peran politik dalam hal ini. Perlu ditegaskan bahwa organisasi yang disematkan kewenangan negara harusnya tunggal,” pungkasnya.
