JAKARTA, HOLOPIS.COM – Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK) Habib Syakur Ali Mahdi Al Hamid menilai bahwa pengumuman 5 (lima) orang penggalang dana untuk kegiatan ISIS di Indonesia adalah bagian dari cara Amerika Serikat (USA) untuk mencari perhatian dari Indonesia.

Bagi Habib Syakur, semua ini tak terlepas dari sikap netral pemerintah Indonesia terhadap polemik yang terjadi antara Rusia dengan Ukraina. Apalagi dalam agenda G20 Presidensi di Bali yang akan datang, Presiden Joko Widodo mengundang kedua pimpinan negara yang sedang berseteru itu.

“Menjelang G20 Pak Jokowi akan undang semua, di sini politik Indoneska kan bebas aktif, tapi kenapa menjelang itu mereka umumkan 5 orang penyalur dana ISIS. Saya pikir Amerika hanya untuk menarik simpatik rakyat Indonesia saja, agar seolah ikut membantu penyelesaian dan pengungkapan siapa penyandang dan penyalur dana dari kegiatan ISIS,” kata Habib Syakur kepada Holopis, Jumat (13/5).

Menurut Habib Syakur, informasi tentang adanya 5 pengumpul dan penyalur dana ISIS yang ada di Indonesia itu bukan sebuah kabar yang mewah dan mengagetkan. Pasalnya, kelima orang tersebut sudah pasti telah diendus oleh lembaga negara Indonesia yang membidangi penanggulangan terorisme, yakni Densus 88 Anti Teror Mabes Polri maupun Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

“Info ini bukan baru, tapi saya rasa sudah diketahui Densus 88, hanya saja BNPT dan Densus menunggu waktu tepat untuk menangkap semua anggota dan orang-orang ISIS yang akan dikirim ke Suriah dan Turki,” ujarnya.

Untuk itu, ulama asal Kota Malang Jawa Timur itu berharap besar Densus 88 maupun BNPT tetap mejaga profesionalisme dalam menjalankan tugasnya. Sikap tegas dan terukur harus dilakukan untuk menetralisir Indonesia dari paham dan aksi kriminalitas dari kelompok radikalis dan teroris.

“Saya minta seluruh anak bangsa untuk bergandengan tangan dan memberi semangat Densus 88 untuk menuntaskan radikalisme dan terorisme,” tuturnya.

“Densus 88 harus tegas tangkap oknum penyandang donatur utama ISIS dan terorisme di Indonesia. Siapapun yang ditangkap harus ada pimpinannya yang ditangkap juga, agar jelas siapa pengasong Khilafah yang mengganggu pemerintah,” tandasnya.

Sebelumnya, Departemen Keuangan Amerika Serikat (AS) menuduh kelima orang Warga Negara Indonesia (WNI) berperan dalam memfasilitasi perjalanan anggota ISIS ke Suriah dan wilayah operasi yang lainnya.

Kelimanya juga dituduh melakukan pengiriman dana untuk mendukung kegiatan milisi tersebut di kamp-kamp pengungsi Suriah. Jaringan itu menghimpun dana di Indonesia dan Turki untuk aktivitas ISIS.